Breaking News:

KPU Diminta Segera Laksanakan Putusan MA Terkait KIP Aceh Timur

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Auzir Fahlevi SH, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Editor: bakri

IDI - Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Auzir Fahlevi SH, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan SK KIP Aceh Timur Jilid II atas nama Ismail dan kawan-kawan.

“LSM GeMPAR juga meminta agar KPU Pusat segera mengeluarkan SK terbaru kepada komisioner KIP Jilid I atas nama Iskandar A Gani dan kawan-kawan,” kata Auzir dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (12/1).

MA sebut Auzir, dalam putusannya No 46 K/TUN/2015, memerintahkan KPU untuk mencabut SK KIP Aceh timur jilid II dan mengeluarkan SK pengangkatan kembali kepada KIP Jilid I. “Ini adalah perintah undang-undang yang merupakan perintah lembaga peradilan tertinggi. Jadi lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Pusat harus menindaklanjuti putusan MA, apalagi putusannya itu sudah berkekuatan hukum tetap (incracht),” ujarnya.

Apabila putusan MA ini tidak kunjung dilaksanakan, sambung dia, maka komisioner KIP saat ini yang diisi oleh KIP Aceh Timur Jilid II terancam ilegal. Hal ini bisa mengganggu prosesi tahapan Pilkada 2017 di Aceh Timur. “Salah-salah, tidak ada pilkada di Aceh Timur karena penyelenggara pemilunya ilegal,” pungkasnya.

Ia juga meminta kepada DPRK Aceh Timur agar tidak menyikapi polemik ini secara berlebihan, karena persoalan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) itu bukan ranahnya DPRK. Lembaga manapun harus tunduk kepada putusan MA, tanpa terkecuali, termasuk DPRK Aceh Timur.

“Kami berharap DPRK Aceh Timur tidak menggabungkan antara kepentingan politik dengan fakta hukum yang harus dijalankan berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” harapnya.(c49)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved