Breaking News:

KEK di Bekas Arun dan Exxon Tunggu PP

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Aceh, Ir Arifin Hamid mengatakan tahapan

BANDA ACEH - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Aceh, Ir Arifin Hamid mengatakan tahapan untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe di areal bekas PT Arun dan ExxonMobil di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara sudah dilakukan Tim Ekonomi Pemerintah Aceh, Pemko Lhokseumawe, dan Pemkab Aceh Utara. Namun, untuk pembentukan selanjutnya masih harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) Pusat.

Kadisperindag Aceh menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi, Kamis (11/2). Menurutnya pembentukan KEK untuk membangkitkan kesejahteraan ekonomi rakyat sebagai pengganti beroperasinya PT Arun dan Exxon seperti halnya dulu, kini tahapan pembetukan KEK itu sudah mereka lakukan, namun proses selanjutnya terkesan lambat karena pembahasan KEK oleh pusat di Jakarta baru dilakukan Rabu (10/2).

“Sudah banyak langkah yang kita lakukan di bekas areal PT Arun itu. Berbagai persyaratan yang dibutuhkan pusat juga terus dilengkapi secara berkala sesuai dokumen diminta. Misalnya, mengenai Amdal, akhir Tahun lalu, sudah kita umumkan di media lokal secara terbuka dan kini menunggu proses penerbitannya saja dari Bapedalda Aceh,” kata Arifin.

Menurutnya, hasil evaluasi sementara dari pihak Menko Perekonomian dan Menko Maritim serta Tim Penilaian lainnya dari pusat, bekas areal PT Arun dan Exxon Mobil itu sangat layak untuk dijadikan KEK untuk wilayah Indonesia di bagian barat, bahkan menduduki rangking teratas dari seluruh lokasi KEK yang diusul sejumlah provinsi di Indonesia.

“Setelah dilakukan penilaian, langkah berikutnya adalah kita tunggu saja penerbitan PP KEK oleh Presiden. Berapa lama lagi PP itu akan turun, yang bisa menjawabnya adalah Menko Perekonomian dan Mensesneg,” ujar Arifin.

Sebelumnya , Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dan Ketua Komisi IV DPRA, Tgk Anwar Ramli mengusulkan kepada Gubernur Aceh agar mempersiapkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola KEK di areal bekas PT Arun dan ExxonMobil di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara itu.

“Saran ini kami sampaikan agar setelah pemerintah pusat menerbitkan PP KEK, sudah ada perusahaan yang menjalankan program,” kata Muharuddin didampingi Tgk Anwar Ramli menjawab Serambi kemarin.

Menurut Muharuddin, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Lhokseumawe pada 2015, sudah menyatakan menyetujui bekas areal itu dijadikan KEK untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Aceh sebagai pengganti Arun. Misalnya, yang sudah beroperasi di lokasi itu saat ini baru penyimpanan LNG dan pengolahan gas dari Tangguh, Papua untuk disalur kembali menjadi sumber bahan bakar gas industri dan rumah tangga oleh PT Pertagas.

“Tetapi anehnya sampai kini, lahan yang mau dijadikan KEK itu, malah dikabarkan sudah dikapling-kapling untuk kepentingan belum jelas,” kata Muharuddin seraya menambahkan akan segera mempertanyakan hal ini kepada Tim Ekonomi Pemerintah Aceh. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved