Kelompok Besenjata Myanmar Pelajari Perdamaian Aceh

Tiga kelompok etnik bersenjata api (senpi) dari Myanmar beraudiensi dengan Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaythar

Kelompok Besenjata Myanmar Pelajari Perdamaian Aceh
Perwakilan dari tiga kelompok bersenjata Myanmar beraudiensi dengan Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaytar, di gedung Majelis Adat Aceh (MAA), Senin (15/2). Kunjungan para delegasi Myanmar tersebut dalam rangka mempelajari perdamaian yang telah terwujud di Aceh. SERAMBI/ SUBUR DANI 

BANDA ACEH - Tiga kelompok etnik bersenjata api (senpi) dari Myanmar beraudiensi dengan Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaythar di Gedung Majelis Adat Aceh (MAA) di Kompleks Keistimewaan Aceh, Senin (15/2). Dalam pertemuan singkat itu, para delegasi berjumlah 17 orang itu bertanya seputar perdamaian Aceh yang telah terwujud sejak 15 Agustus 2005.

Ketiga kelompok bersenjata yang hadir kemarin merupakan kelompok bersenjata yang telah menandatangani perjanjian genjatan senjata nasional (National Ceasefire Agreement) dengan Pemerintah Myanmar. Ketiga kelompok itu adalah, Karen National Union/Karen National Liberation Army (KNU/KNLA), Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), dan Karen National Union/Karen National Liberation Army Peace Council (KNU/KNLA PC).

Kunjungan kemarin, para delegasi didampingi staf dari Center for Peace and Conflict Studies dan bekerjasama dengan lembaga riset International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Program Assistant ICAIOS, Fahmi Yunus mengatakan, misi kunjungan kelompok Karen tersebut guna mempelajari tentang proses perdamaian yang telah terwujud di Aceh.

Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Alhaythar dalam kesempatan itu memaparkan sejarah konflik yang berkecamuk di Aceh. Ia juga bercerita banyak terkait proses perdamaian Aeh yang semula diinisiasi pada tahun 1999 dan difasilitasi oleh Henry Dunant Centre. “Proses itu tidak mulus, ada rintangan-rintangan. Hingga pada akhirnya baru terwujud pada 2005 dalam sebuah perundingan di Helsinki, Finlandia,” kata Malik Mahmud.

Dalam pertemuan itu, Malik Mahmud menyebutkan, konflik Aceh dengan konflik Myanmar hampir sama, dalam proses menuju perdamaian katanya juga menghadapi beberapa hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, Malik Mahmud menganjurkan kepada para pihak yang berkonflik di Myanmar untuk mengikuti cara-cara yang telah dilakukan Aceh dan Pemerintah Indonesia sepuluh tahun lalu.

“Dulu, pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berpikir tidak ada solusi lain selain perang, namun ada harapan yakni dialog atau perundingan. Melalui cara itulah damai terwujud dan membawa damai yang berkelanjutan. Jika anda berdialog, anda akan mendapatkan dukungan dari rakyat dan juga komunitas internasional,” ujarnya.

Pada akhir diskusi, Wali Nanggroe berharap kelompok-kelompok bersenjata tersebut bersatu agar lebih kuat dan dianggap penting oleh pemerintah nasional. Kelompok Karen juga diharapkan dapat mengambil kesempatan berdialog agar tercapainya perdamaian. “Perdamaian ini bukan hanya untuk kelompok Karen tapi juga untuk Rakyat anda, untuk semua rakyat Myanmar,” pungkas Malik Mahmud.

Selain berdiskusi dengan Wali Nanggroe, para delegasi yang dipimpin Jenderal Saw Issac Po itu juga dijadwalkan akan berdiskusi dengan intensif dengan Gubernur Aceh, Walikota Banda Aceh, para mantan kombatan, anggota partai lokal di Aceh, dan sejumlah lainnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved