Mendagri Dinilai tak Hargai Keberagaman

Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, untuk mencabut aturan wajib jilbab bagi wanita dalam

Mendagri Dinilai tak Hargai Keberagaman

* Terkait Pencabutan Aturan Wajib Jilbab

BANDA ACEH - Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, untuk mencabut aturan wajib jilbab bagi wanita dalam Qanun Aceh, menuai kritikan dari Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (DPW KAMMI) Aceh.

Menurut Ketua KAMMI Aceh, Darlis Azis, jika benar aturan itu dihapus, berarti Mendagri sama sekali tak menghargai keberagaman (pluralisme) Indonesia dan kekhususan Aceh.

“Itu menunjukkan kerdilnya pemikiran seorang menteri yang tidak pro dengan keberagaman dan kemajemukan Indonesia. Seharusnya, seorang menteri menghargai kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan mayoritas muslim yang menghendaki jilbab sebagai aturan kolektif bagi muslimah di Aceh,” kata Darlis Azis kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (24/2).

KAMMI Aceh meminta Mendagri jangan mendiskriminasi Aceh sebagai salah satu provinsi yang dihuni oleh mayoritas muslim. Menurutnya, jika hal itu terus digaungkan, maka pemerintah pusat berarti telah menunjukkan intoleransi yang sebenarnya kepada masyarakat Aceh. “Pernyattan Tjahjo itu sama sekali tak menunjukkan dirinya memiliki kapasitas sebagai seorang lurah sekali pun. Seharusnya dia tahu tentang kekhususan Aceh,” tukas Darlis.

Darlis juga menuding bahwa Mendagri sama sekali tak memahami payung hukum penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait syariat Islam yang diatur secara tegas dan implisit di dalamnya. Padahal, kata Darlis, peraturan yang lahir di Aceh adalah produk hukum nasional yang lahir dari “dapur” DPR RI dan pada saat itu Tjahjo sendiri merupakan anggota DPR RI.

Oleh karena itu, KAMMI Aceh meminta Menteri Tjahjo untuk belajar kembali tentang keberagaman Indonesia dan mempelajari kembali terkait kekhususan Aceh. “Kita minta Mendagri datang ke Aceh agar bisa kami ajarkan isi kandungan UUPA dan kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Aceh hari ini satu kata terkait dengan UUPA dan syariat Islam. Jadi, jangan coba-coba diganggu,” tegas alumnus FISIP Unsyiah dan UIN Ar-Raniry ini.

Hal senada juga diutarakan Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Hasrizal. Dalam siaran pers yang diterima Serambi kemarin, Hasrizal mengatakan pemangkasan aturan berjilbab di Aceh seyogyanya telah mencederai pelaksanakan syariat Islam di Aceh.

Menurutnya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah dirumuskan secara yuridis. Dalam siaran pers kemarin, BEM Unsyiah juga meminta Mendagri menghargai keistimewaan Aceh dalam melaksanakan syariat Islam. Kedua, mengecam Mendagri karena patut diduga melakukan upaya pelemahan dan pengurangan kekhususan Aceh, karena syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved