Mendagri Bantah Cabut Perda Jilbab

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah isu terkait rencana dirinya untuk

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah isu terkait rencana dirinya untuk mencabut aturan wajib jilbab di Aceh seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun Aceh. Menurut Tjahjo, berita itu tidak benar dan beberapa pihak sengaja memainkan isu tersebut, sehingga menjadi isu liar yang santer diberitakan sejumlah media dalam beberapa hari terakhir.

“Yth Bapak Gub, Ass Wr Wb, menginfokan bahwa ada berita online yang memutarbalikkan pernyataan saya, sehingga menimbulkan pertanyaan di media sosial. Intinya, berita itu tidak benar, saya kan tahu aturan, saya tahu bahwa di Aceh menerapkan syariat Islam,” begitu bunyi salah satu layanan pesan singkat (sms) yang diterima Kepala Kesbangpol dan Linmas Aceh, Nasir Zalba SE, pada Rabu (24/2) sekira pukul 21.30 WIB saat sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan Rakornas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Mendapat pesan singkat itu, Nasir Zalba kemudian langsung berangkat pulang ke Aceh pada Kamis (25/2) pagi. Ia pun memanggil wartawan Serambi sekira pukul 11.00 WIB untuk memperlihatkan pesan singkat tersebut.

Kepada Serambi, Nasir Zalba berulang kali memastikan bahwa pesan singkat itu dikirim langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Hal itu diyakininya karena selama ini ia pernah berkomunikasi dengan Mendagri melalui nomor handphone tersebut dan sudah lama ia simpan di telepon genggamnya atas nama Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Dalam sms itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, tidak benar seperti diberitakan bahwa dirinya ingin menghapus aturan wajib jilbab di Aceh.

Menurutnya, ia hanya meminta daerah-daerah lain di Indonesia--selain Aceh--untuk tidak membuat perda atau peraturan yang sama dengan Aceh selaku daerah yang menjalankan syariat Islam sejak beberapa tahun terakhir.

“Daerah lain tidak semua wanita muslim dan tidak seperti Aceh yang wanitanya wajib berjilbab, karena menerapkan syariat Islam. Kalau Aceh ya tidak apa-apa, karena memang menerapkan syariat Islam. Intinya berita itu tidak benar, saya kan tahu benar Aceh menerapkan syariat Islam,” kata Mendagri dalam pesan singkatnya.

Selain masalah aturan wajib jilbab, Mendagri dalam sms tersebut juga menyebutkan ikhwal larangan wanita ke luar malam atau jalan sendirian yang diberlakukan di Banda Aceh. Menurutnya, kalau daerah sudah aman tentunya hal itu akan diperbolehkan.

Pada bagian terakhir pesan singkatnya, Tjahjo Kumolo meminta agar hal itu dilurusakan kepada media, lantaran isu tersebut telah menjadi isu liar dalam beberapa hari terakhir. Ia menutup pesannya “Saya sebagai Mendagri tentunya paham betul soal penerapan syariat Islam di Aceh - was, Tjahjo.”

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Aceh, Nasir Zalba SE mengatakan, ia selaku orang dalam birokrasi dan selaku bawahan dari Mendagri memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan itu. Nasir menegaskan, ia hanya menyampaikan pesan dan tidak berhak mengomentari persoalan tersebut. “Sms ini saya rasa juga beliau kirim ke Pak Gubernur Aceh. Saya juga terkejut kenapa pesan ini beliau kirim kepada saya, tapi selama ini kami memang pernah berkomunikasi. Tadi malam (Rabu malam -red) saat beliau kirim sms itu saya juga membalasnya dan saya berkomunikasi baik dengan Pak Menteri,” pungkas Nasir Zalba.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Darlis Azis yang dimintai tanggapan atas pernyataan Mendagri itu berharap Tjahjo Kumolo tidak ngeles dari pernyataannya.

Menurutnya, Mendagri sudah dua kali ‘overlap’ dalam mengomentari aturan yang disahkan di Aceh. Dulu katanya, masalah 83 qanun yang dikoreksi semua, termasuk Qanun Jinayah. “Sekarang sudah terkait aturan jilbab pula. Kami lihat, Mendagri negative thinking terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” ujar Darlis Azis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Darlis meminta Mendagri benar-benar menghargai pluralisme di Indonesia, terlebih Aceh yang telah menerapkan syariat Islam.

Darlis juga meminta Mendagri tidak mengaitkan Aceh dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang bisa memantik kemarahan masyarakat Aceh, seperti ikhwal berjilbab tersebut. “Jangan ngeleslah dan jangan memberi pernyataan ambigu, dan jangan selalu mengait-ngaitkannya dengan dengan Aceh,” pungkas alumnus FISIP Unsyiah itu. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved