Tjahjo Terus Diprotes

KRITIK dan protes keras terhadap wacana pencabutan aturan wajib jilbab di Aceh masih terus mengalir

KRITIK dan protes keras terhadap wacana pencabutan aturan wajib jilbab di Aceh masih terus mengalir. Kamis (25/2) kemarin, ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan klarifikasi bahwa ada media yang salah mengutip pernyataannya, Serambi menerima setidaknya tiga siaran pers yang memprotes rencana penghapusan aturan wajib jilbab di Aceh, masing-masing dari Front Pembela Islam (FPI), Anggota DPRA, dan kalangan pemuda.

“Baca kembali keistimewaan Aceh. Jadi menteri jangan ngawur dan jangan merasa sok berkuasa. Kami orang Aceh sudah mau berdamai dan mau kembali ke dalam pangkuan NKRI, maka jangan coba-coba khianati hak masyarakat Aceh,” kata Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Thahiri.

Tgk Muslim menambahkan, atas dasar sikap ingin mencabut qanun Aceh tersebut, maka pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti Mendagri.

Penolakan terhadap rencana pencabutan qanun (perda) wajib jilbab bagi perempuan muslim di Aceh juga disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI. “Ini wacana aneh. Orang sebenarnya berlomba-lomba mengarahkan masyarakat ke arah kebaikan, tapi pemerintah pusat malah sebaliknya. Silakan Indonesia diarahkan liberal, tapi Aceh jangan coba-coba,” kata Iskandar kemarin.

Alumnus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ini mengaku bingung dengan maksud perda wajib jilbab bagi wanita di Aceh seperti yang diwacanakan Mendagri Tjahjo Kumolo. “Mungkin yang dimaksud Mendagri adalah soal Qanun Syariat Islam. Bukan hanya sebatas bicara jilbab. Kalau benar perda atau qanun ini yang hendak dicabut, saya rasa ini kebijakan yang sangat aneh,” ujarnya.

Politisi muda Partai Aceh ini juga mengungkapkan keheranannya terhadap selalu munculnya anggapan pelanggaran HAM tiap kali lahir aturan yang akan mengarahkan orang untuk lebih taat kepada Allah. “HAM siapa ini? Apakah HAM para pelanggar? Kita boleh bermain-main dengan hukum manusia, tapi syariat Islam itu hukum Tuhan. Larangannya jelas,” ujar Iskandar lagi.

Protes keras juga datang dari Muhammad Iqbal Faraby yang mengatasnamakan Koordinator Front Revolusioner Muda Aceh. Mantan ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) periode 2014-2105 ini pembuatan aturan wajib jilbab di Aceh sudah sesuai dengan Konstitusi RI. “Jadi, jangan sekali-kali menghancurkan dan mengotak-ngotakkan rakyat. Kita sudah lama ditindas, jangan sampai pusat sewenang-wenang pada kita,” kata dia.

Dalam rilis yang sama, Zulfikar yang mengatasnamakan Kordinator Aliansi Mahasiswa Aceh meminta kepada seluruh anggota DPRA harus bersikap tegas terhadap peryataan Mendagri. “Ini menyangkut masalah syariat, kekhususan, dan harga diri masyarakat Aceh. Jika Tjahjo Kumolo berani memangkas aturan jilbab, itu sama halnya mengajak perang dengan masyarakat Aceh,” pungkas Zulfikar. (bah/nal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved