Salam

Stop ‘Eksploitasi’ Kaum Perempuan

Warga Gampong Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Rabu (30/3) menggelar

Warga Gampong Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Rabu (30/3) menggelar demo unik. Gagal menghentikan proses pelebaran jalan yang melewati gampong, mereka akhirnya ‘memanfaatkan’ jasa perempuan untuk unjuk rasa sekaligus menghentikan pekerjaan.

Para kaum lelaki seperti ‘membackup’ dari belakang, ketika para kaum ibu itu merangsek ke atas alat berat excavator atau beko. Sementara puluhan personil Satpol PP, seakan kehilangan nyali ketika dibenturkan dengan kaum hawa tersebut. Bahkan beberapa lelaki tampak seperti memanasi dari belakang.

Gaya unjuk rasa dengan ‘bemper’ perempuan itu sebenarnya bukan barang baru. Itulah jurus ampuh yang dipakai sebagian kalangan, terutama kelompok kelompok yang ‘piawai’ dalam berdemo.

Tanpa bermaksud memihak, insiden Gampong Gunung Lagan itu, seharusnya tak perlu terjadi. Seandainya semua pihak tahu diri dan bukan malah terkesan mengompori. Kesan eksploitatif sangat terasa dalam insiden tersebut, yang sepertinya soal isu ganti rugi itu hanyalah pemicu kecil dari semua persoalan.

Betapa tidak, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan secara terang benderang telah memgatur tentang itu semua. Di situ secara gamblang dijelaskan seputar Daerah Milik Jalan (Damija), Daerah Manfaat Jalan (Damaja) serta Daerah Pengwasan Jalan (Dawasja).

Dalam Permen PU itu secara jelas disebutkan, ketentuan boleh tidaknya diganti rugi kawasan yang terkena pelebaran jalan, jika terkait dengan Danija, Damaja dan Dawasja. Dengan ketentuan bentang tanah secara permanen pula.

Kita sambut positif pernyataan Kadis PU Singkil, Muzni yang secara tegas menolak ganti rugi. Karena sesuai dengan putusan pengadilan, serta juga ketentuan yang ada. Jikapun Juli Murdin yang berbicara atas nama warga agar pekerjaan proyek dihentikan sembari menunggu keputusan pengadilan, itu juga kita sayangkan. Karena dalam konflik ganti rugi, biasanya tak memghambat pembangunan, sebab proses ganti rugi bisa jadi dititipkan ke pengadilan. Selain itu, rekanan pelaksana juga tak mau ambil risiko, karena kontrak telah disepakati serta harus dipatuhi. Dengan kata lain, proses hukum tak justru menhentikan proses pekerjaan sebuah proyek pemerintah.

Semua pihak di Kabupaten Singkil atau daerah lain perlu mengintrospeksi diri atas kejadian di Gunung Lagan. Pemerintah seharusnya lebih terbuka dan gencar mensosisalisasikan soal lebijakan kebijakan dalam konteks pelebaran jalan. Hingga tidak dijadikan picu oleh kelompok tertentu untuk melakukan provokasi. Di sisi lain, pihak legislatif juga tidak bersikap kontraproduktif karena ‘keluguan’ mereka, seakan mencoba meraih simpati rakyat.

Adalah sebuah ironi, ketika kaum hawa yang kadang tak tahu apa apa dimanfaatkan untuk sebuah kegiatan yang seharusnya melawan hukum. Seakan kaum hawa dijadikan tameng hidup untuk menggolkan keperluan pihak pihak tertentu. Kita berharap semua pihak bertindak dan bersikap secara cerdas, dengan tidak terkesan mengeksploitasi pihak pihak lain, apalagi kaum perempuan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved