Sepadan Terancam Hilang

Sepadan di pinggiran Danau Laut Tawar terancam hilang, seiring maraknya aksi penimbunan

* Pemkab akan Cabut Izin Wisata Danau Laut Tawar

TAKENGON - Sepadan di pinggiran Danau Laut Tawar terancam hilang, seiring maraknya aksi penimbunan oleh berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah yang telah memantau kondisi itu mengancam akan mencabut izin lokasi wisata, bahkan ada yang diancam dilaporkan ke pihak berwajib, karena sepadan telah beralihfungsi.

Sikap tegas itu dilakukan untuk menjadi kelestarian Danau Laut Tawar, menyusul makin maraknya aksi penimbunan di sejumlah titik seputaran danau. Bahkan, bagi pengelola objek wisata yang tetap melakukan aktivitas penimbunan di sepadan danau, maka izinnya akan segera dicabut.

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP), Zikriadi melalui Kabid Pengawasan, Zulfan Diara Gayo kepada Serambi, Senin (4/4) mengatakan telah turun ke lapangan untuk melihat kondisi sepadan danau yang telah tertimbun. Dia mengakui, ada sejumlah warga serta beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas di pinggir danau.

Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, ditemui beberapa titik penimbunan sepadan danau dan telah dilakukan penindakan serta pembinaan. “Bila imbauan kita tidak diindahkan dengan tetap melakukan penimbunan, maka izin objek wisata akan kita cabut, sekaligus usahanya harus ditutup,” tegasnya.

Disebutkan, tindakan tegas bukan hanya bagi objek-objek wisata, tetapi juga kepada PT Widya Karya yang membangun batching plant di sepadan danau, agar segera mengeruk kembali sepadan yang telah ditimbun. “Bila mereka tidak juga melakukan pengerukan, akan kita laporkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.

Batching plant merupakan alat yang berfungsi untuk mencampur/memproduksi beton ready mix dalam produksi yang besar. Batching plant digunakan agar produksi beton ready mix tetap dalam kualitas yang baik, sesuai standar, nilai slump test dan strength-nya stabil sesuai yang diharapkan, untuk itu komposisi material harus terkendali.

Seperti diberitakan sebelumnya, luas Danau Lut Tawar dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan semakin menyusut seiring adanya aktivitas penimbunan di sepadan danau. Penimbunan telah berlangsung lama yang dilakukan masyarakat pemilik areal objek wisata serta adanya aktivitas pembangunan jalan di seputaran danau.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dinilai lalai lantaran adanya “pembiaran” penimbunan danau. Kelestarian Danau Lut Tawar, juga semakin terancam dengan mulai tercemar zat kimia dari insektisida atau racun yang dipakai para pemancing ikan di danau. Penggunaan insektisida masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil tangkapan.

Anggota Komisi B, DPRK Aceh Tengah, Ikhwanussufa yang mengaku prihatin dengan kondisi Danau Laut Tawar menyebutkan untuk menjaga destinasi wisata, utamanya Danau Lut Tawar, Pemerintah Kabupaten harus melakukan berbagai upaya.

Diantaranya memperbaiki (revisi) regulasi yang ada, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Ada dua qanun yang harus direvisi, yaitu qanun sepadan danau dan pelestarian danau,” kata Ikhwanussufa.

Ditambahkan, Pemkab Aceh Tengah, harus membentuk satu satuan yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas membuat program, dan melakukan pengawasan dalam rangka pelestarian Danau Lut Tawar.

UPTD ini juga berfungsi memberikan masukan kepada pemkab, terhadap apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata sekitar danau. “Usulan UPTD sudah lima tahun yang lalu kita sampaikan dalam sidang-sidang paripurna, namun tidak pernah ditindaklanjuti,” kesalnya.(my)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved