Salam

Kemewahan Istana Jangan Jauhkan Wali dari Fungsi Idealnya

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, meresmikan Istana Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, meresmikan Istana Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Kompleks Islamic Center, Desa Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (13/4). Peresmian gedung yang dibangun dengan dana APBA sebesar Rp 97,6 miliar atau setara dengan 1952 unit rumah dhuafa (dengan taksiran harga Rp 50 juta/unit) itu juga disaksikan oleh ‘pemilik’ bangunan, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haitar, serta jajaran Forkopimda Aceh dan undangan lainnya.

Jika mengacu pada waktu pengesahan qanun dan penetapan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe ke-IX oleh DPRA pada 2 November 2012 lalu, maka praktis setelah nyaris empat tahun disahkan, barulah Malik Mahmud mendapatkan kantor yang permanen dan kebetulan super representatif. Tanpa bermaksud mengungkit kontroversi yang sempat mencuat, Gubernur secara lugas telah menyatakan fungsi wali yang sebenarnya lebih kepada urusan budaya, serta tidak terkait dengan hirarki pemerintahan. Wali Nanggroe menurut Gubernur--sesuai qanun--punya tugas antara lain, mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, menjaga perdamaian, kehormatan, adat istiadat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh.

Artinya, bak seorang resi, Wali punya tugas menjaga kelestarian adat, budaya dan tegaknya Dinul Islam di Bumi Aceh. Hingga jangan heran bila nantinya yang datang ke istana yang bentuknya bak Gedung Putih (white house) Presiden AS dan jauh dari kultur keacehan itu, adalah para syech seudati, keujruen blang, haria peukan, pawang laot, teungku imum gampong hingga ulama dan santri.

Sangat tidak kita harapkan, gedung mewah dengan perabotan kelas satu itu, malah lebih banyak didatangi oleh kontraktor atau pialang proyek, serta pejabat yang meninta katabelece untuk mendapatkan jabatan struktural. Karena itu bukan urusan Wali Nanggroe dan tidak ada korelasi sedikitpun dengan jabatan Wali Nanggroe.

Kita berharap dari istana wali yang megah yang setara dengan seribu sembilan ratus lima puluh dua unit rumah dhuafa itu, benar benar terjaga reusam budaya, kearifan lokal serta tegaknya Dinul Islam di Aceh. Kemewahan bak istana itu bukan malah makin menjauhkan lembaga Wali Nanggroe dari kudrah dan fungsi idealnya.

Kita tak ingin penjagaan kultur budaya itu hanya simbolistis, serta terkesan untuk pencitraan. Misalnya dengan mendatangkan para nyak nyak pembuat apam atau kue khas Aceh, saat acara peresmian. Lalu nyak nyak itu kembali ke kampung, dan istana wali kembali kepada kultur hedonik.

Walaupun konsep bangunan bak Gedung Putih, kita tak ingin di istana itu nantinya menyajikan burger atau spaghetti. Tapi semuanya serba Aceh, mulai dari apam, kueh karah, hingga asoe kaya. Selain soal makanan, langgam pelayanan serta tetek bengek lainnya, hendaknya benar benar bermuasal dari konsep dan kearifan lokal. Dan itu menjadi komoditi wisata tersendiri bagi Pemerintah Aceh.

Jika itu bisa dilakukan, barulah fungsi lembaga Wali Nanggroe akan dirasakan secara utuh oleh rakyatnya. Hingga tidak malah mengesankan membentuk elitis baru yang ujung ujungnya menggerogoti uang milik 4,3 juta rakyat Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved