Opini

Bencana dan Tata Ruang Kita

BERITA seputar bencana, terutama banjir dan kebakaran lahan kerap mewarnai halaman koran

Oleh Ina Nisrina Has

BERITA seputar bencana, terutama banjir dan kebakaran lahan kerap mewarnai halaman koran dan media televisi. Sayangnya, tak banyak yang mengangkat isu ini lebih serius dari sekadar laporan kejadian dan jumlah korban. Tapi menjelang akhir tahun ini nanti, pastilah kantor pemerintah dan LSM, kampus sampai warung kopi akan ramai dengan workshop, dialog dan ragam acara lain bertajuk refleksi 12 tahun tsunami. Setelah itu, yakinlah diskusi akan berganti dengan topik lain yang lebih hangat dan lebih menarik.

Sungguh celaka kiranya jika setelah peristiwa tsunami 26 Desember 2004, kita menganggap tidak perlu lagi memikirkan ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Satu pelajaran penting dari Tsunami 2004 adalah bahwa kita tidak siap. Dan kita sadar akan itu. Kita tidak paham perihal potensi gelombang tinggi pascagempa berkekuatan 8,9 SR ketika itu. “Tsunami” adalah kata aneh yang pertama kali kita dengar, saat bencana dahsyat memporak-porandakan wilayah pesisir kita pada pagi Minggu itu.

Padahal Indonesia dan Aceh khususnya, sejak dulu memang termasuk kawasan potensial gempa dan tsunami karena letaknya pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, serta berada pada Cincin Api (Ring of Fire). Pengalaman Tsunami 26 Desember 2004 bukanlah hal pertama bagi Aceh. Aceh pernah alami megastunami lebih dahsyat sejak 1.400 tahun lalu. Tsunami Krakatau pada 1883 dan Jawa Timur pada 1994 adalah pengalaman lain yang terkubur oleh sejarah. Akibatnya setiap kejadian bencana masih terus menelan korban jiwa dan aset penghidupan warga.

Peka bencana
Sepuluh tahun lebih sudah, mestinya adalah waktu yang panjang untuk Aceh belajar dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan lingkungan yang lebih peka bencana. Waktu yang panjang untuk melihat seberapa besar kebijakan pemerintah dan upaya yang telah dilakukan, telah mampu mengelola ancaman bencana yang ada dan berpotensi ke depan. Tidak hanya gempa dan tsunami, tapi juga ancaman bencana lain semisal banjir, kebakaran, wabah, konflik satwa maupun sosial.

Faktanya, kita masih merawat jawai atawa lupa kita. Pengalaman tsunami, banjir bandang dan rentetan bencana lain tidak menempatkan Aceh lebih baik, malah terlupakan begitu saja. Dari segi infrastruktur, sekilas kota Banda Aceh memang mengalami banyak perubahan, dan kita patut mensyukuri itu. Namun bergerak sedikit saja ke arah pesisir Banda Aceh, bangunan-bangunan baru justru tumbuh pesat di sana, di tapak tsunami 2004. Sebagian infrastruktur mitigasi tsunami justru tak terawat. Masyarakat pun cenderung abai dengan fungsinya.

Assessment of local capacity on resilience building yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang 2013-2015 lalu di Kota Langsa, Pidie Jaya dan Banda Aceh, menunjukkan bukan hanya kapasitas masyarakat yang masih rendah, pemahaman penanggulangan bencana yang responsif dan sektoral masih melekat kuat di instansi pemerintah. BPBD bahkan masih dianggap sebagai “tempat buangan” bagi pejabat yang akan pensiun.

Para stakeholder masih gamang menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai fokus lintas sektor. Alhasil, beberapa lembaga cenderung bergerak sendiri, meskipun pekerjaannya saling berhubungan. Duplikasi program dan pemborosan sumber daya terjadi di sana-sini. Sementara efektivitasnya dipertanyakan, siapa yang diuntungkan?

Isu tata ruang menjadi persoalan tak kalah kompleks. Dari mulai perencanaan tata ruang hingga pengalihan lahan konservasi berlangsung tanpa peduli akan besarnya risiko bencana dan dampaknya terhadap masyarakat. Isu konservasi dan perubahan iklim hanya diterjemahkan sebatas kegiatan 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Sejumlah peraturan yang tidak peka bencana belum mendapatkan respons akan diapakan.

Tak berpengaruh
Kondisi serupa dengan Banda Aceh. Kiprah Ibu Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal di kancah global juga ternyata tak memberikan pengaruh berarti bagi Kota Banda Aceh sendiri. Pidato Ibu Wali di forum konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, pada Maret 2015 lalu tidak mampu diterjemahkan secara konkret oleh dinas dan instansi terkait dalam mengelola Kota Banda Aceh yang terletak di atas cincin api (ring of fire). Diposisikan sebagai role model bagi pengurangan risiko bencana, Banda Aceh hingga kini nyatanya belum memiliki kajian risiko bencana sebagai prasyarat kerja penanggulangan bencana kota.

Spirit dan paradigma pengurangan risiko bencana memang bukan pekerjaan mudah. Penanggulangan bencana bukan sekadar tanggap darurat atau kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana semata. Pengurangan risiko bencana menyebar hampir di seluruh lembaga. Memahami penanggulangan bencana sebagai isu lintas sektor yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat adalah penting. Sehingga upaya yang dilaksanakan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu bingkai pembangunan masyarakat. Sebab hidup aman dan selamat dari bencana adalah hak, tanpa kecuali.

* Ina Nisrina Has, pegiat kebencanaan dan perubahan iklim asal Aceh, saat ini bertugas sebagai National Program Manager program Kebencanaan di Mercy Corps Indonesia. Email: ina.nisrina@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved