Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA

Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Samsul Rizal MEng menyatakan, kebijakan

Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA
SERAMBI/SAIFUL BAHRI
Petugas dari PT Kereta Api memeriksa kondisi kereta api sesaat hendak bergerak dari Krueng Geukuh menuju Bungkah, Aceh Utara, Minggu (1/12) sore. 

BANDA ACEH - Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Samsul Rizal MEng menyatakan, kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan perkeretaapian di Indonesia, terutama untuk jalur di luar Pulau Jawa, banyak yang aneh dan sering berubah-ubah lintasannya.

“Contohnya pembangunan lintasan Kereta Api Aceh (KAA). Sudah beberapa kali mengalami perubahan. Kita minta pusat serius menuntaskan jalan kereta api Aceh,” kata Syamsul Rizal dalam pidatonya saat membuka Seminar Nasional dalam Rangka Rapat Tengah Tahunan 2016 Forum Studi Transportasi Antarperguruan Tinggi di Aula Fakultas Teknik Unsyiah, Banda Aceh, Senin (18/4).

Pada masa kolonial Belanda dulu, kata Syamsul, Belanda membangun jalan kereta api dari Sumatera Utara ke Aceh. Ini artinya, kereta api itu sangatlah penting bagi angkutan barang dan penumpang dalam jumlah besar untuk menghubungan satu daerah ke daerah lainnya.

Kereta api adalah transportasi barang dan manusia yang sangat efisien dan efektif untuk mengatasi kemacetan di jalan protokol dan jalan raya lainnya. Tapi anehnya, ulas Samsul, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1970-an pemerintah pusat mengambil kebijakan yang salah, yakni menutup jalur kereta api di Aceh.

Seandainya pemerintah pusat tak menutup jalan kereta api Aceh saat itu, tapi mengembangkan dan menata relnya yang disesuaikan dengan pengembangan tata kota Banda Aceh sebagai iku kota Provinsi Aceh, maka jumlah sepeda motor dan mobil di Aceh saat ini tidak sebanyak sekarang ini. Bahkan halaman kampus tidak cukup untuk menampung parkir sepeda motor dan mobil mahasiswa maupun dosen.

Untuk melarang mahasiswa datang ke kampus tanpa naik sepeda motor dan mobil, kata Samsul, saat ini tak mungkin dilakukan. Karena pemerintah daerah sampai kini tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi serta angkutan umum/masal yang bisa tepat waktu tiba di Kampus Unsyiah maupun UIN Ar-Raniry.

Program Trans Koetaradja yang segera dioperasikan oleh Dishubkomintel Aceh bersama Dishub Kota Banda Aceh, menurutnya, tidak akan mampu mengatasi kemacetan yang akan terjadi di ruas jalan protokol di Kota Banda Aceh dan mengurangi mahasiswa/i untuk tidak naik sepmor dan mobil pribadi ke kampus.

Alasannya, karena untuk mengubah perilaku masyarakat, mahasiswa dan dosen yang sudah terbiasa naik kendaraan pribadi pergi ke kantor atau ke kampusnya, untuk bisa kembali naik angkutan umum/massal yang sudah hilang puluhan tahun, sangatlah sulit.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) antara Rektor Unsyiah dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub ini, kata Samsul Rizal, diharapkan bisa mendorong percepatan penyelesaian pembangunan lintasan baru kereta api di Aceh dan membantu percepatan penyediaan tenaga skill dan peningkatan sumber daya manusia, serta manajemen perkeretapian di daerah ini.

Setelah proyek pembangunan jalan kereta api di Aceh nanti sepanjang 460 km dari pertabatasan Sumut sampai ke Banda Aceh selesai, untuk pengoperasiannya dibutuhkan tenaga-tenaga skill dan profesional di bidang perkeretapian. “Karena itu, kita harus mempersiapkannya dari sekarang,” ujar Samsul Rizal.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved