Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA

Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Samsul Rizal MEng menyatakan, kebijakan

Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA
SERAMBI/SAIFUL BAHRI
Petugas dari PT Kereta Api memeriksa kondisi kereta api sesaat hendak bergerak dari Krueng Geukuh menuju Bungkah, Aceh Utara, Minggu (1/12) sore. 

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Ir Hermanto Dwiatmoko MSTr didampingi Kadishubkomintel Aceh, Ir Hasanuddin yang menjadi narasumber dengan tema Pembangunan Jalan Perkeretaapian Nasional ke Depan, seusai acara seminar nasional tersebut kepada Serambi mengatakan, belanja membangun jalur kereta api dari Sumut- Aceh, untuk tujuan kelancaran logistik dan perangkat alat perang Belanda. Setelah merdeka, jalur kereta api ke Aceh dinilai sudah tidak strategis lagi untuk jalur transportasi darat, makanya ditutup.

Pada awal tahun 2000, rakyat Aceh meminta dibangun kembali jalan kereta api yang pernah ada sejak zaman Belanda. “Maka kita bangun lagi, tapi tidak dimulai dari perbatasan Aceh-Sumut, melainkan dari tengah. Alasannya, jika pembangunannya dimulai dari perbatasan Sumut, muncul tudingan kembali bahwa jalur itu seolah untuk kelancaran transportasi angkutan barang dari Aceh ke Sumut, bukan untuk kepentingan arus penumpang dan barang di Aceh.”

Menurut Hermanto, dibangunnya pada jalur tengah ke utara, yaitu Lhokseumawe-Aceh Utara-Bireuen, dengan alasan Bupati Bireuen, Aceh Utara, bersama Wali Kota Lhokseumawe saat itu, sangat kooperatif membantu pembebasan tanah untuk pembangunan jalur KAA yang baru di daerahnya.

Pembangunan proyek kereta api Aceh, diakui Hermanto berjalan lamban. Ini disebabkan, pagu anggaran APBN yang diberikan untuk Kemenhub tak stabil. “Tahun 2015, proyek KAA dapat anggaran Rp 800 miliar, karena saat itu kita mendapat pagu anggaran Rp 18 triliun. Tapi tahun 2016 pagunya dipangkas jadi Rp 13 triliuan, sehingga pagu anggaran untuk proyek KAA turun menjadi Rp 100 miliar,” ujarnya.

Penurunan pagu anggaran untuk proyek kereta api nasional, kata Hermanto, akibat menurunnya target penerimaan negara dari sumber pajak. “Ini perlu kita maklumi. Jika penerimaan pajak negara naik kembali, maka alokasi anggaran untuk proyek kereta api pun akan naik. Namun demikian, proyek jalan kereta api Aceh tetap akan dilanjutkan.”

Menurutnya, setelah perubahan jalur yang baru, pembangunan proyek KAA akan dimulai dari perbatasan Aceh-Sumut, yaitu dari Aceh Tamiang. Tujuannya, supaya jalan kereta api yang telah dibangun, bisa tersambung dengan jalan kereta api yang ada di Sumut.

Kadishubkomintel Aceh, Ir Hasanuddin mengatakan, saran dan masukan dari Dirjen Perkeretaapian akan ia sampaikan kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, untuk disikapi. “Mudah-mudahan saja setelah Pak Gubernur menyurati Presiden, alokasi anggaran untuk proyek kereta api Aceh bisa naik di atas Rp 1 triliun, agar jalan kereta api yang dibangun dalam satu tahun bisa mencapai 50 km, tidak seperti sekarang ini hanya sekitar 5-10 km per tahun,” ujarnya. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved