Breaking News:

Opini

Partisipasi Politik, bukan Bencana Politik

APA kabar partisipasi politik rakyat? Sepertinya kian hari kian progres saja. Memang, sudah menjadi

Editor: bakri

Oleh Fatma Susanti

APA kabar partisipasi politik rakyat? Sepertinya kian hari kian progres saja. Memang, sudah menjadi konsekuensi terhadap terbukanya keran demokrasi, di mana ketika pada masa Orde Baru situasi Indonesia dianggap aman-aman saja (karena minimnya aktivitas politik, yang ditengarai akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan), namun oleh sebagian pihak kini aktivitas politik masyarakat justru dicap sudah kebablasan. Pemogokan buruh di berbagai wilayah, juga aksi protes masyarakat dan pedagang menyangkut sengketa lahan dan penggusuran, belum lagi demonstrasi mahasiswa dalam merespon isu dan kebijakan publik, yang kesemuanya bahkan dapat terjadi dalam waktu serentak.

Kemarahan dan upaya-upaya penuntutan hak oleh masyarakat --terutama mereka yang berasal dari golongan menengah ke bawah-- di suatu wilayah dapat menular dengan mudah dan cepat ke berbagai wilayah lain di Indonesia, menjadi aksi besar-besaran yang bersifat Nasional. Meskipun masih dipertanyakan, apakah kondisi ini murni berasal dari masyarakat Indonesia yang mulai sadar dengan ketertindasan dan kondisi sosial ekonomi, atau adanya kontaminasi kepentingan politik pragmatis yang atas kondisi ini.

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik masyarakat sesungguhnya dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, atau kepuasan warga negara. Ketika masayarakat melakukan protes melalui tindakan demonstrasi, mogok, dan perusakan; sementara pemerintah merespon hal ini dengan melakukan penangkapan aktivitis politik dan menyiksa mereka. Dari gambaran keadaan itu dapat dilihat bahwa sistem politik di negara tersebut tidak stabil. Pemerintah yang korup menyebabkan kehidupan politik menjadi tanpa integritas, dan akibatnya masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada melakukan protes (Budiyanto, 2004).

Lagi pula, dalam periode-periode tertentu, kondisi yang demikian bukan suatu hal yang baru, mengingat besarnya pergolakan masyarakat Indonesia pada 1965 dikarenakan situasi sosial, ekonomi dan politik Indonesia yang juga tidak stabil hingga mampu menggoyang kursi kepresidenan Soekarno, Peristiwa Malari, juga yang paling populis Aksi Mahasiswa 1998 hingga mampu menjatuhkan Presiden Soeharto. Kesemuanya berangkat dari akumulasi penderitaan rakyat yang sepertinya sudah berusaha bersabar terhadap pemerintahan yang tetap saja tak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Jadi perdebatan
Di berbagai kesempatan, moralitas dan kesadaran nyata terhadap partisipasi politik masyarakat juga menjadi perdebatan. Bahwa aksi-aksi dan demonstrasi masyarakat maupun mahasiswa yang berujung ricuh dan anarkis, menyebabkan para pelaku aksi pada posisi tersudutkan. Mereka dipersalahkan, karena tindakan mereka yang jika dinilai dari segi moral, dianggap negatif lebih menjadi sorotan dibanding tujuan dan dan hal-hal yang sedang mereka perjuangkan. Bukannya menyedot simpati dan dukungan, mereka malah dihujat.

Benar bahwa evolusi politik di negara-negara berkembang tak akan dapat menghindari situasi kekerasan dan ketidakstabilan politik serta kekacauan. Lalu, bagaimana sepatutnya masyarakat memposisikan diri ditengah keran demokrasi yang terbuka luas, serta pada situasi seperti yang digambarkan Samuel P Huntington (2003:5-6) sebagai dampak perubahan sosial dan ekonomi berupa pertumbuhan kota, peningkatan kemampuan membaca dan menulis serta pendidikan, industrialisasi, meluasnya lingkup komunikasi massa yang telah meningkatkan kesadaran dan tuntutan politik serta memperluas partisipasi politik, namun di sisi lain lembaga-lembaga politik malah berkembang sangat lamban, pemerintahan tidak efektif dan tidak memiliki wewenang?

Pada dasarnya, partisipasi politik warga negara merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang ideal. Bagaimanapun, fungsi input dalam sistem politik berupa dukungan dan tuntutan merupakan tanggung jawab warga negara, mengingat pemerintah ternyata bukanlah makhluk yang secara otomatis akan menjalankan tanggung jawab dengan baik secara konstan. Terkadang memang butuh suara-suara lantang, bahkan perlawanan massif, sekedar untuk membangunkan mereka dari tidur panjang.

Demikian juga pelaksanaan kontrol terhadap kebijakan beserta pelaksanaannya juga membutuhkan kontribusi masyarakat, dengan pertimbangan bahwa sebaik-baiknya pemerintah juga adalah manusia yang membutuhkan pihak-pihak yang mengawasi. Namun ironisnya, perluasan partisipasi politik yang selama ini terjadi terkadang dianggap justru menjadi bencana. Meluasnya kesadaran politik menyebabkan meluasnya partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok di dalam politik, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga buruh, pengusaha, birokrat, militer, bahkan kalangan ulama, akademisi, dan dsb. Ini tentu merupakan suatu signal positif.

Sayangnnya, partisipasi politik yang berkembang pesat ini terpolarisasi dan tidak terintegrasi. Setiap kelompok memang merespons isu yang sama, namun masing-masing menggunakan cara yang berbeda-beda dan menganggapnya sebagai cara yang paling tepat, meskipun jika cara tersebut mengorbankan kepentingan yang lebih pokok. Sehingga partisipasi politik bukan menjadi suatu kekuatan untuk mendobrak sistem, bukan menjadi nilai tawar dalam perumusan-perumusan kebijakan, tapi malah menjadi ajang konflik antarsesama masyarakat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved