Opini

Guru dan Kekerasan

KITA sering membaca berita di media, baik media lokal maupun Nasional terkait beberapa dugaan

Oleh Khairil Miswar

KITA sering membaca berita di media, baik media lokal maupun Nasional terkait beberapa dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah. Ada media yang menggabarkan bahwa seorang siswa ditampar atau pun ditendang oleh guru, bahkan uniknya ada yang dipukul pakai palu.

Membaca berita semacam ini tentu akan melahirkan perasaan miris. Bahkan tidak sedikit kalangan yang “panik”, khususnya dari kalangan orang tua siswa, yang dengan menggebu-gebu melempar kritikan pedas kepada guru. Dalam kondisi ini, guru yang diduga melakukan kekerasan tersebut berada pada posisi “terhukum”, “tercaci” dan “terpojok”.

Aksi bully semacam itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua siswa dan masyarakat luas, tetapi terkadang juga melibatkan Dinas Pendidikan tempat para guru bernaung, di mana mereka juga ikut “mengecam.” Hampir tidak ada seorang pun yang menaruh simpati kepada guru ketika mereka berada dalam posisi sulit seperti ini.

Demikian pula, ketika guru akibat dugaan kekerasan harus berhadapan dengan hukum, juga sepi dari advokasi, padahal organisasi “pembela guru” hampir tak terhitung jumlahnya. Tapi semuanya diam membisu. Jika pun ada yang bersuara hanya satu dalam berjuta dan bisa dihitung dengan jari. Buktinya ramai guru yang akhirnya dibui. Tidak percaya, silahkan googling!

Mungkin sebagian kita akan berargumentasi bahwa guru semacam itu patut dihukum karena telah melakukan kekerasan. Atau mungkin pula sebagian kita akan bergumam bahwa guru itu adalah penjahat, sehingga haram hukumnya untuk dibela. Kadang-kadang, sebagai upaya melepas diri, Dinas Pendidikan dan organisasi guru akan berkata: “Kami sudah ingatkan semua guru untuk tidak melakukan kekerasan”, satu kalimat yang sangat-sangat “normatif.” Begitulah.

Merusak peradaban
Pada prinsipnya saya, dan mungkin kita semua sepakat untuk menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak didik. Kekerasan dalam bentuk apa pun harus dihentikan. Kita tentu tidak ingin melahirkan anak didik yang brutal, bengis dan beringas. Pola pendidikan “otoriter” dan suasana belajar yang tidak “demokratis” tentunya akan melahirkan generasi yang tidak toleran. Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan akan merusak peradaban. Tersebab itulah agama juga melarang kekerasan.

Saat ini, dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak maka larangan mempraktekkan kekerasan dalam dunia pendidikan sudah semakin tegas. Sebagai bangsa beradab, tentunya kita mendukung penuh penerapan Undang-Undang ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan kekerasan itu?

Di satu sisi, kelahiran UU Perlindungan Anak beberapa taun lalu merupakan sebuah kemajuan dalam dunia pendidikan, di mana setiap kita dituntut untuk menjaga hak-hak anak. Lebih tegasnya UU tersebut menyelip pesan agar kita semua mampu “memanusiakan” anak. Namun di sisi lain, UU Perlindungan Anak justru menempat guru dalam posisi dilematis. Guru dihadapkan pada posisi sulit, serba salah dan salah tingkah.

Mungkin apa yang saya sampaikan ini bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisasi. Lihat saja ketika media menyajikan kisah-kisah “kekerasan” yang diduga dilakukan oleh oknum guru, kecaman pun mengalir deras hanya bermodalkan “sepotong” kisah di surat kabar. Sangat jarang pihak yang bersikap arif untuk melihat persoalan secara komprehensif, sebagian kita cenderung melakukan punishment dengan pengamatan parsial. Setiap membaca berita seorang guru melakukan “kekerasan,” mata kita hanya tertuju pada hasil (kekerasan) dengan guru sebagai “tersangka” utama, tetapi kita cenderung mengabaikan proses (kenapa itu terjadi).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved