Gubernur: Konversi Bank Aceh Sudah Bulat

GUBERNUR Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan, komitmen untuk mengkonversi Bank Aceh

Gubernur: Konversi Bank Aceh Sudah Bulat

* Izin Konversi Tunggu Pencabutan Qanun Spin Off oleh DPRA

GUBERNUR Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan, komitmen untuk mengkonversi Bank Aceh dari sistem konvensional (bunga/riba) kepada sistem syariah (nonriba), sudah bulat. Penegasan itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Aceh, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/6) siang sampai sore.

Rapat yang dihadiri seluruh Bupati/Wali Kota, para Direksi dan Komisaris Bank Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, itu juga menguatkan kembali perubahan sistem pelayanan Bank Aceh dari konvensional ke syariah, akan diresmikan pada, 6 Agustus 2016.

Gubernur mengatakan, pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah, saat ini cuma menghadapi satu kendala lagi, yaitu menunggu pencabutan qanun Spin Off Bank Aceh Syariah oleh DPRA. Pihak OJK meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, segera mencabut qanun Spin Off Bank Aceh Syariah yang telah disahkan pada akhir tahun 2014 lalu.

Pihak OJK menilai, kalau qanun Spin Off Bank Aceh Syariah belum dicabut oleh DPRA, maka konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah tidak clear and clean, dan penerbitan izinnya operasionalnya bisa tertunda.

Sehingga peresmian pelaksanaan konversinya yang telah disepakati dalam RUPS Bank Aceh, pada Jumat (3/6) pekan kemarin, akan dilaksanakan pada HUT Bank Aceh, 6 Agustus 2016 mendatang, bisa molor lagi. Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan, selaku Ketua Tim Konversi Bank Aceh membenarkan pihak OJK menuntut agar DPRA mencabut qanun Spin Off Bank Aceh Syariah, upaya pelaksanaan operasional konversi Bank Aceh Syariah, jadi clear and clean.

Kecuali itu, peresmian konversi Bank Aceh Syariah juga bisa dilakukan tepat pada HUTBank Aceh, 6 Agustus 2016. Masalah ini, kata Azhari Hasan, sudah disampaikan Tim Eksekutif kepada DPRA dan Komisi III DPRA, yang membidangi perbankan beberapa bulan lalu. Pihak DPRA menjawab secara lisan segera melaksanakan sidang aripurna untuk pencabutan qanun tersebut, tapi sampai kini belum dilakukan.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, MJafar mengatakan, alasan pihak JK meminta supaya qanun Spin off Bank Aceh Syariah dicabut oleh DPRA, karena rencana untuk pemisahan (spin off) unit Syariah Bank Aceh dari induknya tidak jadidilakukan. Sedangkan yang dilaksanakan saat ini adalah, mengubah total (konversi) Bank Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah. “Karenanya, agar proseskonversi ini benar-benar bersih dan klir, yaitu tidak ada lagi sistem konvensional dan unit syariahnya, maka qanun Spin Off itu perlu dicabut, agar tidak mendua,” kata Jafar.

Pencabutan qanun Spin Off Bank Aceh Syariah itu, menurut Jafar, memang tidak menjadi syarat utama bagi pemberian izin operasional Bank Aceh Syariah. Tapi karena pihak OJK dalam rapat dengan Pemerintah Aceh memintaagar tidak terjadi dualisme status, atau hal-hal yang tidak baik ke depan, maka qanunnya perlu dicabut dan dibersihkan.Untuk 15 persyaratan lainnya, sudah diselesaikan oleh Tim Konversi dari Pemerintah Aceh, bersama Tim Bank Aceh maupun Tim Independen yang ditunjuk. Pada tanggal, 9 Juni 2016 nanti, dilakukan tes informasi dan teknologi (IT) oleh pihak OJK Pusat. Sedangkan untuk tes SDM, Bank Aceh sudah lulus.(***)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved