Gubernur Persilakan KPK Awasi Aceh

Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi Aceh

JAKARTA - Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi Aceh secara ketat, sehingga Aceh bisa bebas dari korupsi.

“Sejak awal Pemerintah Aceh membuka pintu lebar-lebar kepada KPK untuk mengawasi Aceh. Silakan awasi Aceh. Kita juga ingin Aceh terbebas dari korupsi,” kata Gubernur Zaini Abdullah menjawab Serambi di Jakarta, Rabu (15/6) malam.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (14/6), pimpinan KPK menyebut ada enam daerah di Indonesia yang paling rawan korupsi. Salah satunya Aceh. Daerah rawan lainnya adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat

“Menurut pemandangan kami daerah-daerah ini paling rawan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Gubernur memberi apresiasi kepada KPK karena ikut memperhatikan Aceh. “Silakan KPK melakukan upaya pencegahan korupsi di Aceh,” lanjut Gubernur.

Zaini Abdullah mengatakan, tidak lama setelah dilantik sebagai gubernur Aceh, dirinya langsung mendatangi KPK dan mengajak kerja sama melakukan pencegahan korupsi di Aceh. “Itu bukti bahwa sejak awal kita ingin Aceh bebas dari korupsi,” imbuhnya.

Gubernur juga mempersilakan KPK melakukan pengawasan sejak penyusunan perencanaan dan anggaran APBA.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved