Kepala Kantor LH Jadi Tersangka

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Gayo Lues (Galus), Fery Siswanto resmi

* Kasus Pengadaan Bibit 2013

BLANGKEJEREN - Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Gayo Lues (Galus), Fery Siswanto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan bibit 2013 lalu. BPKP Aceh telah menetapkan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar dari total anggaran Rp 2,5 miliar atas pengadaan 12 jenit bibit tanaman.

Kapolres Galus AKBP Bhakti Eri N, kepada Serambi, Senin (20/6) mengatakan tim penyidik sudah menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit tanaman dari kantor Lingkungan Hidup yang telah merugikan negara Rp 1,8 miliar. Dia menyatakan sejauh ini tersangkanya masih satu orang, tetapi belum ditahan.

“Kepala Kantor Lingkungan Hidup Galus, Fery Siswanto resmi jadi tersangka kasus pengadaan 12 jenis bibit tanaman 2013 lalu,” ujar Bhakti yang merupakan mantan penyidik KPK. Dia menjelaskan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus pengadaan bibit tanaman tersebut.

“Diduga kuat, masih banyak tersangka lainnya, sehingga penyidik terus mengembangkan kasus tersebut sampai tuntas,” ujarnya. Sedangkan Fery telah diperiksa oleh petugas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (2/2/2016) selama 7 jam dan dilanjutkan pada Selasa (3/2).

Dia dimintai keterangan dalam kasus pengadaan bibit tanaman palm dan mahoni serta bibit tanaman lainnya. Menurut informasi yang diperoleh Serambi, Kepala Kantor LH Galus, Fery Siswanto diperiksa polisi mulai sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB.

Kapolres Galus, AKBP Bhakti Eri N, melalui Kasat Reskrim Ipda Suwandi, pada Senin (2/2) malam mengaku, Kepala Kantor LH diperiksa selama tujuh jam. Dia menyebutkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak secepat kasus kriminal maupun kekerasan. Kapolres Galus sebelumnya mengatakan penanganan kasus korupsi dan ilegal loging menjadi prioritasnya.

Seperti dilansir sebelumnya, aparat kepolisian Polres Gayo Lues (Galus) mulai membidik Dinas Lingkungan Hidup (LH) dengan memeriksa sejumlah pegawai, terkait kasus pengadaan bibit tanaman. Pasalnya pengadaan beberapa jenis bibit tanaman disinyalir ada permainan antara rekanan dengan pihak dinas, terutama penggelembungan harga (mark-up), sehingga merugikan negara.

Sementara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh akhirnya menetapkan kerugian negara Rp 1,8 miliar atas kasus pengadaan 12 jenis tanaman di Galus pada 2013. Program pengadaan bibit dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup (LH) yang bersumber dari DAU dan DAK senilai Rp 2,5 miliar lebih.

Sedangkan tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan dengan memanggil 29 saksi. Kasus itu muncul karena ditanam asal-asalan, sehingga langsung mati dan terkesan tidak ada pemeliharaan maupun perawatan lanjutan.

Pengadaan dan penanaman bibit di antaranya mahoni, waru, jengkol, petai, nangka, palem dan lainnya ditanam di wilayah Kecamatan Blangkejeren, Blangjerango, Dabun Gelang, Tripe Jaya, Pantan Cuaca, Blangpegayon dan Rikit Gaib.(c40)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved