Breaking News:

3 PT Kesehatan Aceh tak Langgar Akademik

Dirjen Kelembagaan dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset

Editor: bakri

* Tanggapan Dikti Soal Akademi Kesehatan Milik Aceh

JAKARTA - Dirjen Kelembagaan dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Dikti, Dr Ir Patdono Suwignjo, M Eng Sc, menyatakan secara akademik, tidak ada pelanggaran apapun, jika institusi Pendidikan Tinggi (PT) Kesehatan milik Pemerintah Aceh tetap menyelenggarakan kegiatannya.

Patdono menyampaikan hal ini saat menerima delegasi Komisi VI DPRA dipimpin T Iskandar Daoed di Kementerian Riset dan Dikti, Jakarta, Rabu (22/6) petang. Delegasi Komisi VI DPRA mengadukan hal ini karena tiga kampus milik Pemerintah Aceh di Banda Aceh, yaitu Akademi Analis Kesehatan (AAK), Akademi Farmasi (Akfar), dan Akademi Keperawatan Cut Nyak Dien hingga kini belum menerima mahasiswa baru.

Pasalnya, sesuai UU Diknas yang baru, pemerintah daerah tak boleh lagi mengelola sekolah kejuruan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, sehingga sekolah kejuruan seperti kebidanan, farmasi, analis, keperawatan, dan lainnya harus dimerger ke PTN di daerah masing-masing. Hal ini seperti disampaikan Kadiskes Aceh, dr M Yani MKes, beberapa waktu lalu.

“Kita tidak menganggap ada pelanggaran akademik, kalau pendidikan tinggi yang ada di Aceh tetap berjalan,” kata Patdono dalam pertemuan itu.

Menjawab tentang kemungkinan diberikannya bantuan Pemprov Aceh kepada ketiga perguruan tinggi kesehatan tersebut, Patdono mengatakan soal itu dikonsultasikan kepada Mendagri dan Gubernur Aceh. “Kalau Dikti hanya melihat dari sisi akademiknya saja,” ujar Dirjen.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi VI DPRA, Iskandar Daoed, tetap mendesak Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar ketiga PT Kesehatan milik Pemerintah Aceh itu bisa berjalan. Hal ini seperti kerap disampaikan Iskandar dalam berbagai kesempatan selama ini.

“Itu adalah potensi sumber daya manusia kita di Aceh, ya harus diselamatkan,” katanya.

Iskandar menyebutkan ketiga kampus tersebut memiliki 1.500 mahasiswa. “Para mahasiswa butuh kejelasan status kampus mereka dimerger atau ditutup,” kata Iskandar Daoed.

Pada hari yang sama Komisi VI DPRA juga bertemu dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menyatakan, harus dicarikan jalan keluar sehingga ketiga PT itu tetap jalan, seperti awal didirikan.

Direktur Akademi Analis Kesehatan, Safwan SKM M.Kes, mengatakan pihaknya membutuhkan kepastian karena terkait penerimaan mahasiswa baru.

“Status hukumnya belum jelas, dimerger ke kampus negeri lainnya di Banda Aceh, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk pengelolaannya atau ditutup,” sebut Safwan. Ia memgatakan akreditasi Akademi Analis Kesehatan adalah “B” dan masih berlaku hingga 2020. Sedangkan akreditasi Akademi Farmasi adalah “C”. (fik)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved