GeMPAR: Audit Anggaran Setwan Aceh Timur

Kepala Bidang Evaluasi dan Monitoring LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR)

* SPPD Fiktif Hingga Uang Makan-minum

IDI - Kepala Bidang Evaluasi dan Monitoring LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Muhammad Suheri SHI, meminta BPK RI Perwakilan Aceh mengaudit indikasi penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRK Aceh Timur.

Suhery menyebutkan, indikasi penyimpangan dimaksud yaitu penggunaan dana perjalanan dinas (SPPD) fiktif, biaya makan minum anggota DPRK selama setahun yang dimark-up, serta sewa gedung DPRK selama 2 tahun.

Dalam APBK Aceh Timur tahun 2015, jelas Suhery, Sekretariat DPRK Aceh Timur --dengan didukung dewan-- mendapat alokasi dana Rp 17.390.476.211 untuk kebutuhan wajib gaji PNS Setwan dan akomodasi anggota dewan, termasuk biaya makan-minum selama setahun sebesar Rp 700 juta.

Biaya perjalanan dinas luar daerah untuk pimpinan dan angggota DPRK selama setahun sebesar Rp 2.000.000.000. Kemudian biaya kursus dan pelatihan bagi pimpinan, anggota dewan dan pegawai Setwan sebesar Rp 1.960.000.000.

Biaya kunjungan kerja pimpinan DPRK, ketua komisi dan pendamping (PNS) golongan IV dan III Rp 1.731.400.000. Kemudian sewa ruko (mumah toko) untuk dijadikan kantor DPRK selama dua tahun sebesar Rp 420.000.000.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang dikelola sekretariat DPRK itu, sebenarnya telah diminta rekap data pertanggungjawaban oleh anggota DPRK Aceh Timur dalam paripurna LKPJ bupati beberapa waktu lalu. Tapi data rincian penggunaan anggaran tersebut masih belum dibuka ke publik, bahkan ke anggota dewan itu sendiri.

“Kami menduga ada potensi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam korupsi anggaran daerah dengan mengatasnamakan kepentingan DPRK Aceh Timur,” kata Suhery, Rabu (29/6).

Staf GeMPAR, Suhery mendesak BPK RI Perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigatif terhadap penyimpangan anggaran (APBK termasuk dari hasil PAD), baik yang melibatkan eksekutif maupun legislatif, atau malah melibatkan keduanya. Karena menurutnya, praktik korupsi anggaran daerah di kabupaten ini sudah dilakukan terang-terangan.

“BPK harus berani mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan anggaran yang sangat kontras terjadi di Aceh Timur, dan tidak malah ikut terlibat dalam upaya untuk menutupi korupsi yang telah terjadi,” desak Suhery.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved