Videotron bukan Penentu Maju tidaknya Pendidikan

Suara-suara yang menyerukan agar pengadaan lima videotron oleh Dinas Pendidikan

Videotron bukan Penentu Maju tidaknya Pendidikan
Tiara Sucia, salah seorang demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah menangis saat menceritakan kehidupan masyarakat miskin di Aceh saat melakukan aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan Aceh, Senin (18/7/2016). Demonstran mempertanyakan proyek pengadaan videotron oleh Pemerintah Aceh yang dinilai tidak tepat guna dan berpotensi korupsi. SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Suara-suara yang menyerukan agar pengadaan lima videotron oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh senilai Rp 8,5 miliar dibatalkan karena tak efektif dan kurang fungsional, masih terus mengalir ke redaksi Serambi Indonesia hingga Selasa (19/7).

Malah ada yang berpendapat bahwa dengan atau tanpa videotron toh mutu pendidikan Aceh tetap seperti ini (rendah -red). “Saya menilai videotron tidak akan membawa hasil signifikan bagi pendidikan Aceh. Dengan atau tanpa videotron, pendidikan Aceh akan tetap seperti ini. Maju atau tidaknya pendidikan Aceh bukan karena videotron,” kata Firdaus D Nyak Idin, pekerja sosial di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) Aceh kepada Serambi kemarin.

Mantan aktivis LSM Solidaritas Rakyat Antikorupsi (SoRAK) ini juga menekankan, kalau tak mungkin lagi dibatalkan karena paket proyeknya hampir dilelang, maka pengadaan videotron sebagai sarana publikasi pendidikan di Aceh hendaknya bukan sekadar untuk tebar pesona pejabat.

Disdik Aceh dan kabupaten/kota, menurut Firdaus, harus serius memanfaatkan videotron tersebut untuk menyampaikan informasi penting soal pendidikan. Misalnya, soal alokasi dana, jumlah anak putus sekolah, soal kebijakan, dan lain-lain. Mungkin bisa juga dikomunikasikan dengan stakeholder lainnya. Termasuk menyosialisasikan kondisi terkini anak Aceh, misalnya, status gizi anak Aceh dan informasi penting lainnya. “Harus ada pula komitmen Disdik Aceh agar videotron itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh stakeholder lain, misalnya Komisi Informasi Aceh,” ujarnya.

Kurdinar, aktivis LSM yang juga pengurus KNPI Aceh berpendapat, “Saya juga setuju proyek videotron itu dibatalkan. Dananya bisa dialihkan ke proyek lain seperti kampanye dan sosialisasi antikekerasan terhadap anak yang justru sedang marak di Aceh.”

Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra berpendapat, pengadaan videotron itu sebaiknya dibatalkan. Jika masih hendak mencapai tujuan publikasi mengenai pendidikan melalui videotron, ada baiknya dialihkan untuk penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Disdik Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh. “Dana tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas website, perlengkapan, dan tenaganya. Mudah-mudahan upaya ini selaras dengan kehendak publikasi data/informasi publik mengenai pendidikan di Aceh,” ujar kandidat doktor yang sedang studi di Malaysia ini.

Sementara itu, Umar bin Abdul Aziz MA alias Oemardi menyatakan, jika pengadaan videotron dibatalkan karena ditentang oleh berbagai kalangan, maka dananya dapat dipertimbangkan untuk: Membeli alat permainan edukatif (APE) untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) di pedesaan yang kekurangan bahan APE. Bisa juga untuk melengkapi peralatan lab di beberapa sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu, dana videotron tersebut bisa dialihkan untuk mendesain sistem pelatihan paket online, sehingga guru bisa kapan saja belajar secara mandiri. Juga bisa dialihkan sebagai dana beasiswa khusus untuk anak miskin yang lulus di jurusan yang dibutuhkan di universitas yang terakreditasi A. “Nah, kalau masih belum cukup, undang saja kami ke Disdik Aceh biar kita diskusi,” kata Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang pernah bekerja di Unicef Kantor Perwakilan Aceh ini.

Tabrani Yunis, guru yang juga aktivis pemberdayaan perempuan Aceh menyarankan, anggaran pengadaan videotron yang dibatalkan sebaiknya dialihkan untuk kegiatan menumbuhkan dan membangun tradisi membaca dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik di setiap sekolah secara berlanjut.

Ia membayangkan, setiap hari guru dan murid wajib membaca 15 menit dan selanjutnya diikuti dengan pemahaman. “Anak-anak kita dan guru selama ini malas membaca. Kalau malas membaca, ya pendek antena. Kalau ada yang ingin membaca, tidak ada buku atau bacaan yang tersedia,” kata Tabrani yang juga pemred dua majalah terkemuka di Aceh.

Adli Abdullah MCL mengingatkan bahwa dalam sistem penganggaran, pagu anggaran hanyalah untuk menjamin ketersediaan anggaran. Tapi pelaksanaan anggaran tetap harus mengacu pada ketentuan keuangan. Dalam kasus videotron, menurutnya, pelaksanaan pengadaannya dapat dibatalkan jika melanggar ketentuan atau tidak sesuai dengan kebutuhan (asas manfaat).

“Prinsip pelaksanaan anggaran harus efektif dan efisien. Jadi, anggaran videtron bisa direvisi ke program yang bermanfaat lainnya atau disilpakan saja, sehingga masuk tahun anggaran berikutnya,” kata Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini. (dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved