Breaking News:

Komisi III DPR RI Bahas Nasib Din Minimi

Pemberian amnesti kepada Din Minimi merupakan janji negara. Tetapi, DPR tetap meminta penjelasan secara rinci terkait alasan pemberian amnesti.

Penulis: Zainal Arifin M Nur | Editor: Yusmadi
DIREKTUR Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin (baju merah) berfoto bersama Nurdin Bin Ismail Amat Alias Abu Minimi dan anggotanya di kawasan pedalaman Aceh Timur. 

Laporan Zainal Arifin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi III DPR RI, Kamis (21/7/2016) hari ini menggelar rapat untuk membahas rencana pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata di Aceh, yang dipimpin Nurdin bin Ismail alias Din Minimi.

"Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Benny K Harman," tulis Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH dalam pesan Whatsapp kepada Serambinews.com.

Safaruddin, orang pertama yang memfasilitasi Din Minimi dalam menyuarakan tuntutannya kepada Pemerintah Aceh mengatakan, ia hadir dalam tersebut dalam kapasitas sebagai pengunjung.

"Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR RI. Saya duduk di balkon bersama sejumlah pengunjung lain, serta rekan-rekan pers," kata Safaruddin.

Pria yang kerap disapa Nyak Tafar ini menyebutkan, selain pimpinan dan anggota Komisi III, rapat yang membahas nasib Din Minimi dan seratusan anggotanya ini juga dihadiri oleh Menkopolhukam, Luhut B Panjaitan, serta sejumlah pejabat terkait.

Ikut hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius, Kepala Bareskrim Polri yang mewakili Kapolri, Jaksa Agung Muda Pidana Umum mewakili Jaksa Agung, serta Wakil Panglima TNI.

Safaruddin mengatakan, semua pihak yang hadir dalam rapat tersebut memberikan pandangan dan pendapatnya terkait rencana pemberian amnesti untuk Din Minimi dan anggota kelompoknya, seperti yang diusul oleh Kepala BIN Sutiyoso.

Dilansir Tribunnews, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, rapat kerja tersebut membahas sikap fraksi-fraksi terhadap pemberian amnesti untuk Din Minimi dan anggotanya.

"Sekarang akan dibahas apakah nanti seluruh fraksi setuju untuk memenuhi harapan pemerintah memberikan rekomendasi menyetujui amnesti bagi Din Minimi," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Din Minimi turun gunung pada 19 Desember 2015. Keputusan Din untuk gantung senjata diinisiasi Badan Intelijen Negara dan negosiator berkewarganegaraan Finlandia dari lembaga Pacta Sunt Servanda, Juha Christensen pada Februari 2016.

Bambang mengatakan pemberian amnesti kepada Din Minimi merupakan janji negara. Tetapi, DPR tetap meminta penjelasan secara rinci terkait alasan pemberian amnesti.

Sementara Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan pihaknya akan menjelaskan alasan pemberian amnesti Din dan juga pertimbangan pemberian terhadap bentuk serupa terhadap kelompok di Papua.

"Ya itu nanti kami bicarakan. Kami nanti diskusi cari solusinya," kata Luhut. (*)

Bagaimana pandangan Fraksi dan Anggota DPR RI terhadapa rencana pemberian amnesti Din Minimi? Selengkapnya di Harian Serambi Indonesia, Edisi Jumat (22/7/2016). 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved