Breaking News:

Amnesti Din Minimi tak Perlu Proses Hukum

Komisi III DPR RI menyetujui pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata Nurdin Ismail alias Din Minimi

Editor: hasyim

BANDA ACEH - Komisi III DPR RI menyetujui pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata Nurdin Ismail alias Din Minimi, dengan syarat melalui proses hukum terlebih dulu guna menentukan kejahatan yang mereka lakukan.

Namun, rencana proses hukum tersebut dipandang Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak perlu lagi dilakukan pemerintah. “Terkait keinginan pemerintah untuk melakukan proses hukum sebelum pemberian amnesti bagi Din Minimi Cs, kami memandang hal itu tidak perlu lagi dilakukan pemerintah,” kata Ketua YARA, Safaruddin, saat diwawancarai Serambi, Jumat (22/7).

Menurut Safaruddin, jika pemerintah memaksa untuk melakukan proses hukum sebelum memberikan amnesti, hal tersebut justru akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Apalagi, proses menyerahnya Din Minimi Cs merupakan negosiasi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) atas nama Presiden Republik Indonesia.

Safaruddin mengatakan, jika dikaji dari perspektif hukum, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Tetapi Safaruddinberharap kasus ini dilihat dari sudut pandang politik demi kepentingan keamanan nasional. Apalagi langkah ‘lunak’ (persuasif) pemerintah pusat terhadap kasus-kasus yang mengganggu keamanan nasional selama ini mendapat respons positif dari negara-negara lain.

“Pendekatan seperti itu harus dipertahankan, tidak perlu lagi menggunakan cara-cara keras,” imbuh Safaruddin.

Ia juga menyebutkan, perjuangan Din Minimi dan kawan-kawannya merupakan perpanjangan dari konflik politik antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian terwujudnya perdamaian dengan MoU di Helsinki. Dalam perjanjian damai itu kemudian diatur berbagai hak dan kewajiban para pihak yang harus dilakukan pasca penandatangan MoU tersebut.

“Dalam perjalanannya, perjanjian itu tidak dilaksanakan, seperti penyediaan lahan pertanian dan menyejahterakan kombatan GAM dan korban konflik. Itulah yang menjadikan perjuangan Din Minimi ini sebagai perjuangan politik. Ini hanya menyambung beberapa tuntutan yang diperjuangkan GAM dulu, sebelum MoU Helsinki,” ujarnya.

Terhadap tindakan kriminal yang dituduhkan kepada kelompok Din Minimi, menurut Safaruddin, seharusnnya hal tersebut tidak perlu dibicarakan lagi karena Presiden telah menyetujui amnesti untuk kelompok Din Minimi.

“Kami berharap amnesti Din Minimi ini agar segera dituntaskan dengan perspektif kearifan dan demi kepentingan keamanan nasional, serta kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang selalu dituding melanggar HAM,” pungkas Safaruddin.(dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved