Pemerintah Bentuk Panitia Kerja Kawal Distribusi Subsidi Gas Elpiji

"Kami akan menyiapkan pelimpahan kewenangan ke daerah dalam menetapkan HET agar tepat sasaran," ujar Wirat.

Pemerintah Bentuk Panitia Kerja Kawal Distribusi Subsidi Gas Elpiji
SERAMBI/M ANSHAR
Warga antre untuk membeli elpiji 3 Kilogram di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (16/9/2015). Elpiji 3 Kg dijual untuk masyarakat ekonomi lemah seharga Rp 16.000 per tabung, sementara masyarakat ekonomi mapan dianjurkan untuk menggunakan elpiji 12 Kg. SERAMBI/M ANSHAR 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI bersama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Pertamina akan membuat panitia kerja untuk mengawal distribusi subsidi gas Elpiji 3 kilogram dapat tepat sasaran.

"Panja migas mengawasi pemerintah dan Pertamina (dalam) distribusi Elpiji secara umum. (Adanya) Elpiji subsidi akan memperbanyak agen juga memperbanyak pangkalan," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja saat ditemui usai rapat di Kompleks Gedung DPR MPR Jakarta, Selasa (26/7) malam.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama lebih dari 3 jam tersebut memutuskan distribusi tertutup Elpiji 3 kg harus diperketat agar tepat sasaran, yakni kepada masyarakat rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ditjen Migas akan memberikan wewenang kepada aparat dan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi Elpiji serta menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kami akan menyiapkan pelimpahan kewenangan ke daerah dalam menetapkan HET agar tepat sasaran," ujar Wirat.

Menurut dia, distribusi tertutup gas Elpiji dilakukan agar gas yang termasuk subsidi tersebut bisa tepat sasaran, mencegah terjadinya pengoplosan gas dan penyalahgunaan gas subsidi ke hotel dan industri besar lainnya.

Senada dengan itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan selama ini pembelian Elpiji 3kg sulit untuk dikendalikan agar tepat sasaran.

"Elpiji 3 kg sangat terbuka, siapa pun bisa membeli meskipun Pertamina sudah menuliskan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi kontrolnya susah juga," ujar Dwi.

Ia menjelaskan agar pembelian Elpiji 3 kg dapat tepat sasaran, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah dan kepolisian.

Namun, paling tidak sudah ada kontrol dari masyarakat bahwa pembelian Elpiji 3 kg diprioritaskan untuk rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

Editor: faisal
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved