Salam

Mutasi Itu Harus Bijak dan Terukur

Mutasi-mutasi pejabat pemerintah kabupaten, kota, bahkan provinsi dalam beberapa tahun terakhir

Mutasi-mutasi pejabat pemerintah kabupaten, kota, bahkan provinsi dalam beberapa tahun terakhir mendapat tanggapan miring dari banyak kalangan, terutama para pejabat yang terpinggirkan oleh mutasi itu sendiri. Ada pengamat politik dan pemerintahan menilai banyak mutasi dilancarkan hanya untuk kepentingan politik atau balas jasa dan balas dendam.

Proses pergantian pejabat-pejabat pemerintahan itu tidak terukur. Mekanisme promosi pejabat cenderung diabaikan. Baperjakat jarang diposisikan sebagai lembaga paling penting dalam proses pergantian pejabat di lingkungan-lingkungan pemerintahan kabupaten, kota, dan juga provinsi. Akibatnya, selain banyak yang mendapat protes bahkan “dilawan”, ada pula mutasi yang konyol.

Contohnya adalah yang terjadi di Aceh Barat awal pekan ini. Ceritanya, pada Senin (1/8) pagi dan siang, Bupati melalui Asisten III Setda Aceh Barat berturut-turut melantik 56 pejabat dan para kepala sekolah di kabupaten itu. Tapi sorenya baru disadari bahwa enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah sampai dengan akhir masa jabatannya, bupati dilarang melakukan penggantian pejabat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Akibatnya, pelantikan itu dibatalkan mendadak.

Yang sempat dilantik dan kemudian dibatalkan itu adalah belasan pejabat eselon III, IV, 19 kepala SD, lima kepala SMP, plus sejumlah kepala tata usaha SMA/SMK di jajaran Dinas Pendidikan Aceh Barat.

Di antara pejabat yang dilantik itu sudah sempat melanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dengan pejabat lama di lokasi kerja masing, terutama para kepala sekolah.

Namun, pada malamnya mulai tersebar kabar bahwa surat keputusan (SK) pelantikan atau SK mutasi itu sudah dibatalkan bupati pada Senin sore. Konsekuensinya, mereka yang telanjur dimutasi pada hari itu posisinya dipulihkan dan dikembalikan ke jabatan semula.

“Kita batalkan agar tak bermasalah di kemudian hari,” kata Bupati Tito.

Apa yang terjadi di Aceh Barat sesungguhnya menggambarkan betapa selama ini proses mutasi itu lebih terdorong oleh “nafsu” bukan kebutuhan yang direncanakan dan dieksekusi secara matang. Yang terjadi adalah kekonyolan yang sangat memalukan.

Selain itu, selama ini kita mencatat begitu banyak keluhan para PNS terkait dengan ketibaresan proses mutasi di mana-mana. Di antara ketidakberesan itu, adanya pejabat yang pangkatnya lebih rendah dari pada bawahanya. Pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang ilmu yang dimilikinya. Lalu, faktor kekerabatan dan “tekanan” dari luar sangat kelihatan dalam mutasi dan promosi pejabat di Aceh.

Kita ingin mengatakan bahwa kebiasaan mutasi model itu bukan hanya merusak sistem tapi juga merusak mental para PNS. Pejabat-pejabat tak lagi berpikir bagaimana berperforma secara baik dalam melayani publik, tapi mereka lebih sibuk “cari muka” ke bupati, wali kota, atau ke gubernur.

Para ahli birokrasi mengingatkan, dalam pelaksanaan mutasi, mestinya dipertimbangkan minimal empat hal. Pertama, kebutuhan. Kedua, kapasitas dan kapabilitas atau kemampuan. Ketiga, jenjang karir atau daftar urut kepangkatan (DUK). Dan, keempat adalah waktu. Jadi, bukan karena faktor keluarga, suka dan tak suka, serta balas jasa. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved