Tgk Munirwan Minta Dibebaskan

Mantan Kepala Baitul Mal Aceh Barat Tgk Munirwan Mahmud meminta majelis hakim membebaskan

* Perkara Korupsi Dana Baitul Mal

MEULABOH - Mantan Kepala Baitul Mal Aceh Barat Tgk Munirwan Mahmud meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari jeratan hukum. Ia menyatakan tidak bersalah dalam perkara dugaan korupsi dana Baitul Mal Aceh Barat. Tgk Munirwan yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa juga menegaskan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak punya dasar yang kuat.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana Baitul Mal Aceh Barat yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (8/8). Sidang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi oleh terdakwa dipimpin Hakim Ketua Nurmiati SH dengan anggota Supriadi SH dan Zulfan SH. Sementara JPU dari Kejari Aceh Barat Teuku Panca Adhyaputra SH dan Maiman Limbong SH.

Dalam pledoi terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum Ahkyar Saputra SHI MH meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. “Terdakwa tidak tidak bersalah dan tuntutan jaksa tidak punya dasar hukum yang kuat,” ujarnya. Hakim kembali menunda sidang pada Senin pekan dengan agenda penyampaian jawaban terhadap pledoi terdakwa oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Barat menuntut mantan Kepala Baitul Mal Aceh Barat Tgk Munirwan Mahmud tujuh tahun penjara. Selain tuntutan penjara terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. JPU menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan korupsi. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 567,6 juta.

Tgk Munirwan sejak 22 Februari 2016 ditahan penyidik Polres Aceh Barat terkait kasus dugaan korupsi dana Baitul Mal tahun anggaran 2010/2011 senilai Rp 567,6 juta.

Kasus mulai diusut polisi akhir 2014 dengan totalnya anggaran Rp 5 miliar. Namun sekitar Rp 567,6 juta diduga terjadi penyimpangan dalam penyalurannya, terutama untuk senif fakir yang seharusnya diserahkan dalam bentuk uang segar kepada para penerima, tetapi waktu itu dibelikan alat pertanian tanpa melalui aturan yang berlaku. Tetapi alat tersebut kemudian tidak dapat dimanfaatkan dan hingga ini menjadi besi tua di gudang Pemkab Aceh Barat.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved