Pilkada 2017

Kewenangan dan Keuangan Besar Harus Bisa Sejahterahkan Rakyat

TENAGA Ahli DPRA, Mawardi Ismail SH MHum mengatakan dengan lahirnya UUPA telah memberikan

TENAGA Ahli DPRA, Mawardi Ismail SH MHum mengatakan dengan lahirnya UUPA telah memberikan kewenangan dan keuangan yang besar bagi Aceh. Menurutnya, keberadaan UUPA juga memperlihatkan adanya pengakuan terhadap martabat Aceh yang bisa mengatur sendiri hal-hal yang berada di luar konteks pemerintah daerah seperti pengakatan Kapolda Aceh dan Kajati Aceh.

“UUPA telah memberikan kewenangan yang besar dan keuangan yang besar bagi Aceh. Jadi ada modal besar yang diberikan. Tapi, sudahkah kewenangan yang besar dan keuangan yang besar kita gunakan untuk kemakmuran rakyat yang dengan sebesar besarnya. Ada tidak program yang monumental yang lahir dari dana otsus yang besar?” katanya.

Menurutnya, undang-undang tersebut tidak lahir dalam ruang hampa tanpa ada faktor yang mempengaruhi. Dia mengatakan, belum ada dalam sejarah penyusunan perundang-undangan di Indonesia yang diikuti partisipasi publik sangat tinggi, kecuali saat pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Mawardi mengatakan, sejak dari perumusan draf UUPA, banyak pelaku yang terlibat melalui berbagai saluran seperti perguruan tinggi (PT), masyarakat sipil dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menariknya, kesemuanya bisa bersatu ketika DPRD Aceh (sekarang DPRA) mengambil alih semua draf tersebut sehingga lahirlah satu draf RUU melalui rapat paripurna DPRA yang diakui sebagai draf milik rakyat Aceh.

Draf itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dibahas oleh DPR RI.”Keterlibatan publik pun terlihat dalam pembahasan di DPR RI. Bahkan masyarakat sipil baik yang ada di Aceh mupun di Jakarta membentuk Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) yang secara intens mengikuti perkembangan pembahasan oleh Pansus DPR RI,” katanya berkisah.

Sementara Guru Besar dari Universitas Diponegoro (Undip), Prof Dr Esmi Warassih SH MS menyampaikan, perdamaian bukan hanya pertemuan kelompok antar kelompok. Tapi perdamian itu rahmatan lil alamin, artinya perdamaian harus dilakukan dengan semua manusia atau antar individu, sosial, dan alam semesta.

“Dengan membuat UUPA saja menurut saya itu belum final (untuk menjawab makna perdamaian). Itu adalah awal langkah untuk tanggungjawab berikutnya. Qanun yang sudah ada adalah kunci awal (untuk melakukan perubahan). Bagaimana mengatur lingkungan sosial budaya dan hubungan antar rakyat Aceh dan luar. Itu harus dibuat dalam action plan karena kehidupan masyakarat selalu hidup dimanis,” ungkapnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved