Salam

Libur Tambahan Hendaknya Tebang Pilih

Kebijakan libur tambahan bagi PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh menuai kritik dari warga kota

Kebijakan libur tambahan bagi PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh menuai kritik dari warga kota. Para pengeritik itu menilai, libur tambahan selama tiga hari, 13-15 September 2016, sangat berpotensi mengganggu pelayanan publik. Terutama bagi warga yang butuh pelayanan yang sifatnya emergency, karena terkait dengan persoalan lain. Misalnya death line pengurusan di sebuah lembaga atau persoalan sejenis yang sifatnya sangat urgen.

Seperti diketahui Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal melalui Surat Edaran Nomor 061.2/1904 menambah libur kepada PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh, selama tiga hari setelah dua hari libur saat Idul Adha 1437 Hijriah. Dengan pertimbangan tanggal tersebut termasuk hari tasyrik.

Sebagai kompensasinya, PNS dan honorer diwajibkan masuk kantor pada tiga kali Sabtu, yaitu 17 dan 24 September serta 1 Oktober 2016.

Kita memahami sikap kritis warga Kota Banda Aceh terhadap kebijakan ‘libur panjang’ di kalangan Pemko Banda Aceh tersebut. Namun di sisi lain, kita juga memahami kebijakan libur tambahan itu. Karena hal tersebut juga terkait dengan kearifan lokal di Aceh. Apalagi, Aceh adalah negeri syariat.

Lebih dari itu, pola yang sama juga telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, dengan kompensasi penambahan hari kerja pada hari lain, yang biasanya para abdi negara di Pemko Banda Aceh melaksanakan libur kerja reguler.

Seharusnya ada jalan tengah yang ditempuh Pemko Banda Aceh atau jajaran birokrasi lainnya di Aceh, dalam mensiasati libur tambahan tersebut. Artinya fungsi pelayanan tetap berjalan, para karyawan juga bisa menikmati libur layaknya instansi lain. Solusi itu adalah dengan melakukan sistem ‘tebang pilih’ dalam menjalani libur tambahan.

Bagi instansi yang tak terkait dengan pelayanan umum, libur itu diberlakukan secara penuh layaknya edaran kepala daerah. Namun bagi instansi yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat, misalnya lembaga KPPTSP atau lazim disebut kantor pelayanan satu atap, libur operasional hanya sesuai dengan ketentuan pemerintah atau libur nasional.

Lembaga tersebut langsung melakukan fungsi pelayanan seiring berakhirnya libur nasional, dengan ketentuan misalnya beroperasi tidak full. Bisa hanya setengah hari atau memberlakukan lembur khusus kepada para karyawan, atau dengan sistem shift. Seperti diterapkan di perusahaan swasta atau BUMN.

Dengan sistem ‘pancung’ itu, karyawan tetap terpenuhi hak hak libur, layaknya yang didapat oleh para staf di lembaga lainnya. Biasanya mereka menikmati libur secara bergantian atau dikompensasikan pada hari lain. Pola ini dinilai akan bisa mengakomodir kepentingan yang kata para pengeritik itu sebagai kepentingan yang emergency.

Kita menyadari jika kritik itu kadang juga punya nuansa lain, misalnya terkait dengan suksesi yang kini genderangnya mulai ditabuh. Namun terlepas dari semua itu, kritik tersebut harus disikapi secara positif, sebagai sebuah masukan untuk kebijakan yang sama di masa mendatang. Bagaimanapun, kritik tersebut menjadi cemeti bagi semua pihak untuk berbuat yang lebih baik. Termasuk untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat kepada pemerintahnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved