Breaking News:

Pilkada 2017

Bawaslu: APBA/APBK Rawan Penyelewengan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh, Dr Muklir SH MAP mengatakan

BANDA ACEH - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh, Dr Muklir SH MAP mengatakan, majunya sejumlah petahana (incumbent) pada ajang pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak di Aceh tahun 2017 menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi dari jajaran pengawas pemilihan (panwaslih).

Soalnya, penyalahgunaan atau penyelewengan APBA/APBK serta pembelokan program pemda ke arah kampanye terselubung petahana sangatlah berpeluang terjadi.

Dr Muklir MAP menilai, tidak hanya kampanye petahana yang perlu diwaspadai, tapi juga kemungkinan majunya para pejabat daerah sebagai pesaing incumbent, seperti wakil gubernur, wakil bupati/wali kota, juga sekda dan asisten.

“Ini pun perlu diawasi khusus dengan lebih maksimal agar mereka tidak menggunakan kewenanganya untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam pemenangan pilkada nantinya,” kata Muklir kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (21/9).

Potensi kerawanan pelanggaran yang berpotensi muncul, menurutnya, antara lain penyalahgunaan APBA/APBK sebagai uang negara milik rakyat dan pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) ke tempat kampanye atau bahkan menjadi tim sukses.

“Bawaslu (khusus di Aceh adalah Panwaslih) serta masyarakat sipil haruslah serius mengawasi proses pilkada yang melibatkan petahana karena rawan penggunaan fasilitas negara. Rumah jabatan bisa saja digunakan sebagai posko pemenangan, APBA/APBK dimanipulasi untuk pencitraan, bahkan untuk biaya kampanye. Nah, ini semua yang perlu diawasi,” terang mantan ketua Panwaslu Aceh Utara ini.

Muklir menyebutkan, pada pilkada kali ini di Aceh terdapat gubernur incumbent yang maju, wakil gubernur juga maju. Demikian pula, di 20 kabupaten/kota yang ikut pilkada serentak tahun 2017, sebagian besar kepala daerahnya maju lagi dengan wakilnya yang sekarang, atau wakilnya maju sendiri, ditambah pejabat struktural, misalnya, pejabat sekda/asisten yang juga ikut mencalon. Ini akan membuat cukup tinggi tingkat kerawanan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatannya.

“Menurut saya, bakal ada potensi bias antara program pemerintah lokal dengan kampanye mereka. Keadaan semacam ini penting untuk dikawal, agar pilkada Aceh bisa berjalan demokratis, aman, serta damai,” ujar Muklir.

Ia ingatkan bahwa hal itu sebetulnya sudah sangat tegas diatur pada Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Selain itu, pada Pasal 71 ayat (2) ditegaskan bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pakar kebijakan publik lulusan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang ini menyebutkan, petahana yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi atau KIP kabupaten/kota.

Di mata Bawaslu Aceh, pilkada dinilai lebih kompetitif dan kompleks dibandingkan pileg dan pilpres. Maka, sangat dibutuhkan penyelenggara yang lebih independen. Publik juga diharapkan lebih aktif mengawasi penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah.

Doktor Muklir menekankan, penyelenggaraan pilkada bisa dikatakan sukses apabila memenuhi tiga syarat. Yakni, penyelenggara pemilu yang netral, pemilih yang cerdas, dan birokrasi yang netral.

Di sisi lain, konflik pilkada, menurut Muklir, biasanya muncul karena empat faktor. Yakni, penyelenggara yang tidak profesional, ada kecurangan atas ketidaknetralan, data pemilih yang tidak akurat dan rawan dimanfaatkan oleh kandidat dari petahana, dan mobilisasi pemilih dari yang belum cukup usia, termasuk mobilisasi dari luar daerah, khususnya daerah perbatasan. “Selain itu, juga karena money politics,” ujar Muklir.

Namun semua itu, ia yakin bisa diatasi jika penyelenggara profesional, pengawasan dan penegakan hukum cukup kuat.(dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved