Pilkada 2017

Langkah Hukum setelah Tersandung

HINGGA siang kemarin Serambi mendapat kabar ada sejumlah kandidat bersama tim pemenangan

Langkah Hukum setelah Tersandung

HINGGA siang kemarin Serambi mendapat kabar ada sejumlah kandidat bersama tim pemenangan masing-masing yang sedang menyiapkan langkah hukum setelah gagal melanjutkan tahapan Pilkada 2017 karena gagal tes kesehatan dan uji mampu baca Quran.

Yang sedang mempersiapkan upaya hukum tersebut di antaranya partai koalisi pendukung Safriantoni (Pang Toni)-Drs T Irfan TB di Aceh Jaya.

Seperti diketahui, Pang Toni yang disebut-sebut sebagai salah satu cabup unggulan dinyatakan gagal tes kesehatan. Upaya hukum akan dilakukan pendukungnya jika KIP tidak merekomendasi tes kesehatan ulang terhadap Pang Toni.

“Kami minta KIP Aceh Jaya untuk mengeluarkan surat rekomendasi tes kesehatan terhadap bakal calon kami yang telah dinyatakan tak lulus tes kesehatan. Jika hal itu tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum dan akan menggugat KIP Aceh Jaya dan pihak RSUZA Banda Aceh beserta dokter pemeriksa,” kata Ir Fauzi Yahya, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Jaya yang merupakan salah satu partai pendukung Pang Toni kepada Serambi, Minggu (2/10).

Menurut Fauzi, pihaknya keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit karena tidak melampirkan hasil rekam medis psikologis atas nama Safriantoni dan di surat tersebut juga tidak tertulis tanggal, bulan, dan tahun. “Keputusan itu sangat diragukan,” tandas Fauzi.

Ketua KIP Aceh Jaya, Helmi Syahrizal saat menyampaikan hasil pleno tentang penelitian syarat bakal calon bupati dan wakil bupati pada 30 September 2016 menyebutkan, hasil tes kesehatan sudah final dan tidak ada perbaikan lagi kecuali menggantikan calon yang lain hingga 4 Oktober 2016.

“Khusus tes kesehatan dan uji mampu baca Quran tidak ada lagi masa perbaikan. Jika ada bakal calon yang tidak lulus tetap tidak bisa melanjutkan tahapan pilkada,” kata Helmi.

Langkah hukum juga sedang disiapkan oleh kandidat cabup Pidie A Bakar Assajawy yang dinyatakan tidak lulus tes kesehatan bersama calon wakilnya, Drs Mukhtar yang maju melalui jalur independen.

Terkait dengan hasil tes kesehatan tersebut, KIP Pidie menolak pasokan KTP tambahan dari pasangan A Bakar Assajawy-Drs Mukhtar yang diserahkan Sabtu (1/9).

“Kalau kami memaksakan diri melakukan verifikasi terhadap KTP yang diserahkan paslon yang tidak lulus tes kesehatan, maka kami yang salah. Jika paslon merasa dirugikan silakan tempuh jalur hukum,” kata anggota KIP Pidie, T Samsul Bahri kepada Serambi, Sabtu (1/10).

Sementara itu A Bakar Assahawy menilai hasil tes kesehatan yang dikeluarkan tim dokter di Banda Aceh cacat hukum. Antara lain, tidak mencantumkan tanggal, hari, bulan, dan jenis penyakit.

“Karena cacat hukum, KIP tidak boleh merujuk pada surat tersebut. Kalau memang KIP tidak menerima KTP kami, maka KIP harus membuat penolakan terhadap KTP yang kami bawa ini,” kata A Bakar Assajawy kepada Serambi, Sabtu (1/10).

A Bakar Assajawy mengatakan, pihaknya akan menggugat tim dokter yang telah mengeluarkan surat yang menyatakan dirinya dan pasangannya tidak lulus kesehatan.

“Nama saya yang ditulis di dalam surat salah. Artinya surat yang dikeluarkan itu salah orangnya, bukan saya yang ditujukan tidak lulus kesehatan. Surat yang dikeluarkan itu tidak ada kop surat dan stempel basah serta tidak terang. Surat itu seperti fotokopi, tapi tidak adanya keterangan di bawah yang menyatakan fotokopi,” katanya.

Kata A Bakar, jika surat yang dikeluarkan itu menyatakan dirinya sakit atau tidak sehat kemudian dipahami tidak memenuhi syarat secara psikologis dan jasmani/rohani. “Saya tanyakan apakah dokter itu sebagai petugas pemilu atau petugas kesehatan. Yang bisa memutuskan saya gugur sebagai calon bupati adalah KIP bukan dokter,” tandasnya.(c45/naz/nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved