Warga Protes Operasi Galian C Krueng Susoh

Kegiatan penampangan bahan galian C yang sedang berlangsung secara besar

Warga Protes Operasi Galian C Krueng Susoh
Banyak lokasi galain C ini membuat tanah itu turun ke jalan ketika hujan. SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

BLANGPIDIE-Kegiatan penampangan bahan galian C yang sedang berlangsung secara besar-besaran di kawasan irigasi teknis Krueng Susoh, Desa Persiapan Babah Lhueng, Kecamatan Blangpidie, Abdya diprotes warga setempat, karena beroperasi tanpa izin. Kondisi itu mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) atau erosi sangat parah.

Peristiwa erosi itu juga mengakibatkan lahan perkebunan masyarakat milik 21 warga dalam wilayah Kemukiman Kuta Tinggi hilang ditelan arus sungai. “Surat permintaan penertiban aktivitas penambangan bahan galian C tersebut sudah dua kali kami layangkan kepada pemerintah,” kata Abdul Taleb, warga pemilik lahan kebun di kawasan DAS daerah irigasi Krueng Susoh di Babah Lhueng kepada Serambi, Selasa (4/10) sore.

Surat pertama tanggal 8 Agustus 2016 ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Surat ditekan 21 warga pemilik kebun, meminta dihentikan pengambilan bahan galian C secara ilegal (tanpa izin) menggunakan alat berat jenis beko (excavator) di daerah irigasi tersebut.

Surat kedua, tanggal 26 September 2016 langsung ditujukan kepada Bupati Abdya, minta ditertibkan aktivitas penambangan galian C di daerah irigasi lokasi Desa Babah Lhueng.

Menyusul surat tersebut diakui oleh Abdul Taleh, pejabat terkait turun ke lokasi untuk melihat aktivitas penambangan. Seperti Asisten II, Kepala Distamben, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP), Camat Blangpidie, termasuk anggota DPRK Abdya (Komisi C).

“Tetapi, aktivitas penambangan galin C yang menimbulkan dampak negatif terhadap pemilik lahan perkebunan di kawasan itu terus berlangsung,” kata Abdul Taleb, didampingi Abbas, juga warga pemilik kebun.

Abdul Teleb mengatakan, masyarakat pemilik lahan perkebunan di kawasan daerah aliran sungai irigasi tersebut, terutama dari lokasi Batee Lhe ke arah hulu sungai sangat keberatan terus berlanjut aktivitas penambangan bahan galian C di kawasan tersebut.

Sebab, cukup banyak tanaman perkebunan, seperti cokelat, tanaman kelapa sawit, dan lainnya sudah jatuh ke dalam aliran sungai atau sebagian besar lahan perkebunan telah berubah menjadi aliran sungai atau pantai.

Dijelaskan, aktivitas penambangan galian C di daerah Irigasi Krueng Susoh secara ilegal terus berlangsung secara besar-besaran, sementara pihak terkait tidak ada tindakan sema sekali. Saat ini, tidak kurang lima unit beko (excavator) beroperasi untuk menggali bahan galian C.

Dilaporkan, tidak kurang 70 unit truk beroperasi tiap hari mengangkut galian C untuk kebutuhan proyek, terutama untuk bahan material proyek penimbunan jalan 30, termasuk kebutuhan material bangunan masyarakat umum.

Kepala Distamben Abdya Drs Ikhsan dihubungi Serambi mengakui keberatan masyarakat yang disampaikan melalui surat terhadap aktivitas penambangan galian C tersebut. Pihaknya, juga sudah turun ke lokasi bersama sejumah penjabat instansi terkait, beberapa hari lalu.

Hal yang sama diakui Kepala BLHKP Abdya, Ir Adian Nur MSI ketika dihubungi terpisah, kemarin. Baik Ikhsan maupun Adian Nur mengakui telah turun ke lokasi bebeberapa hari lalu bersama pejabat instansi terkait untuk melakukan pemantauan.

“Kita akui bahwa aktivitas penambangan galian C di lokaasi tersebut dilakukan tanpa izin. Izin penambangan galian C sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kita (Distamben di kabupaten) melakukan pemantauan saja, kemudian melaporkan kepada kepada provinsi, termasuk untuk dilakukan penertiban,” kata Ikhsan.

Ikhsan mengaku sudah mendorong pihak pengelola penambangan bahan galian C untuk segera mengurus izin ke Provinsi Aceh. Sedangkan penertiban, katanya, merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Kepala BLHKP Abdya Adian Nur mengatakan, aktivitas bahan galian C di daerah irigasi itu akan dikelola pemerintah Gampong Persiapan Babah Lhueng melalui wadah koperasi yang segera dibentuk pemerintah gampong. Tentang lokasi mana yang boleh dilakukan penambangan dan lokasi mana yang dilarang, nantinya diatur keuchik/kepala desa setempat.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved