Breaking News:

Gubernur jangan Lindungi

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah untuk merespons cepat

Editor: hasyim
Sampel buku untuk anak Paud, kiri cetakan tahun 2016 dan kanan cetakan tahun 2010. Foto direkam Kamis (6/10). SERAMBI/BUDI FATRIA 

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah untuk merespons cepat persoalaan pelelangan proyek buku PAUD senilai Rp 8 miliar di Dinas Pendidikan Aceh dan jangan terkesan melindungi pejabat di dinas tersebut.

Masalah itu, menurut Alfian, jauh lebih penting daripada kampanye pilkada karena menyangkut dengan pendidikan Aceh. “Ini menyangkut pendidikan Aceh, maka jauh lebih penting daripada Anda kampanye pada pilkada,” ujarnya kepada Serambi di Banda Aceh, Jumat (7/10).

“Kejanggalan dan ketidakpatutan yang telah ditemukan oleh pihak DPRA perlu ditindaklanjuti, apalagi KPK sedang di Aceh dalam rangka pencegahan korupsi sektor pengadaan barang dan jasa. DPRA bisa meminta secara resmi agar KPK menelaah proses yang terjadi dan mengeluarkan rekomendasi terhadap pengadaan tersebut,” kata Alfian menanggapi berita koran ini kemarin tentang pengadaan buku PAUD yang bermasalah.

Ia menjelaskan pentingnya dilakukan evaluasi dan dihentikan pengadaan paket itu karena masalahnya sangat serius dan sangat besar potensi terjadi tindak pidana korupsi.

Bahkan, katanya, pemenang tendernya kuat dugaan sengaja diatur dari awal oleh dinas, sehingga proses tendernya hanya formalitas belaka.

Berdasarkan penelusuran MaTA terhadap pemenang tender, Alfian mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya melakukan pengadaan di Aceh, tetapi mulai di tingkat Kementerian Pendidikan hingga ke provinsi timur Indonesia. Artinya, ada pihak yang mendagangkan pengaruh perusahaan tersebut, sehingga daerah memiliki kesepakatan untuk mengarahkan perusahaan itu.

“Ini baru dugaan awal kita ya, makanya kehadiran KPK dalam menelaah pengadaan buku untuk murid PAUD ini penting. Apakah pengadaan ini memang kebutuhan sekolah atau keinginan oknum untuk keutungan secara ekonomi dan ini penting dipastikan,” ujarnya seraya mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Aceh di bawah kepemimpinan Hasanuddin Darjo juga pernah melakukan pengadaan videotron yang akhirnya dibatalkan setelah banyak dikritik.

Sangat rentan
MaTA juga mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa di tahun politik sangat rentan terjadi mengingat pengumpulan pundi-pundi logistik sudah menjadi keharusan. “DPRA dalam hal ini juga bisa fokus pengadaan dinas lainnya, ini menjadi momentum bagi DPRA dalam menunjukkan fungsinya, tidak tertutup kemungkinan apa yang terjadi di Dinas Pendidikan Aceh juga terjadi di dinas lain,” pungkasnya.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved