Breaking News:

SPSI: PD Pati Langgar UU Tenaga Kerja

Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Editor: bakri

KUALASIMPANG - Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Aceh Tamiang menilai Perusahaan Daerah (PD) Pati di Kampong Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda yang bergerak di bidang perkebunan, telah melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan, karena sebagian besar buruh di perusahaan tersebut tidak dimasukkan dalam BPJS Kesehatan, di samping upah belum sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh.

Sekretaris FSPPP-SPSI Aceh Tamiang, Adriadi, Selasa (11/10) mengatakan, dari 85 orang tenaga kerja di perusahaan ini, 43 orang menerima upah di bawah UMP. “Dari total 85 orang pekerja, baru 13 orang yang masuk BPJS Kesehatan. Selain itu, ada buruh yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun, namun statusnya masih buruh harian lepas (BHL). Sementara mereka bekerja sebagai tenaga pemanen yang berstatus tetap, walaupun bekerja setengah hari,” ungkap Adriadi.

Selain itu, banyak pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan PD Pati, antara lain melakukan pemberhentian sepihak pekerjanya atas nama Syafruddin, saat ia sedang dalam keadaan sakit. “Sementara, dalam peraturan tidak dibenarkan perusahaan melakukan PHK pekerja saat yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Pekerja yang di-PHK itu pun sampai saat ini belum dibayar hak-hak normatifnya.

Atas masalah ini, pihaknya melalui Komisi D DPRK Aceh Tamiang telah melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

Wakil Ketua DPRK tamiang, Juanda pun kemudian mendatangi perusahaan untuk menindaklanjuti permintaan FSPPP-SPSI. “Kami berharap agar hak-hak pekerja diselesaikan dengan baik dan tuntas,” ujarnya.

Kepala Bagian Humas PD Pati, J Rambe, mengatakan bahwa mengenai masalah yang diadukan terkait Syafruddin, pihaknya masih menunggu petunjuk dari direksi. Sedangkan mengenai BPJS Kesehatan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja. Saat itu, pekerja yang berminat didaftarkan ke BPJS Kesehatan, sudah diminta untuk menyerahkan KTP dan KK.

“Hanya sebagian pekerja yang berminat, dan mereka sudah kami usulkan ke BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan sudah terdaftar semuanya. Begitu juga dengan upah minimum, ada perhitungan tersendiri bagi tenaga kerja berstatus BHL, kerja setengah hari, dan untuk karyawan tetap,” jelasnya.

Terkait masalah PHK terhadap pekerja atas nama Budiman, Santoso dan almarhum Nasib (berstatus karyawan tetap) serta Syafruddin (berstatus BHL), menurutnya karena ada sebab tertentu yang melanggar aturan perusahaan. “Untuk ketiga karyawan tetap, sudah kami selesai hak-haknya. Sedangkan untuk pekerja berstatus BHL, dibayar jika yang bersangkutan bekerja,” ungkapnya.(md)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved