Bupati Stop Izin Kebun Sawit Baru

Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib memerintahkan empat instansi untuk tidak memproses permohonan

Bupati Stop Izin Kebun Sawit Baru
BUPATI Aceh Utara H Muhammad Thaib menyerahkan bibit lada kepada Ketua Forum Mukim dan Pj Asgara Aceh Utara Muksalmina dan mahasiswa secara simbolis di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Rabu (13/10). 

* Pemkab Akan Galakkan Penanaman Lada dan Kelapa

LHOKSUKON - Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib memerintahkan empat instansi untuk tidak memproses permohonan izin prinsip terhadap pembukaan kebun kelapa sawit yang baru. Larangan itu antara lain bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Keempat instansi yang mendapat perintah Bupati tersebut adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Aceh Utara, dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Aceh Utara.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Utara Nomor 545/INSTR/2016 tentang Moratorium (Penundaan) Izin Perkebunan Sawit Baru di Aceh Utara, tanggal 19 September 2016. Instruksi Bupati itu, Rabu (12/10), didiskusikan bersama empat instansi terkait, di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, yang digelar LSM Bina Rakyat Sejahtera (Bytra).

Selain tidak memproses izin, keempat instansi itu juga diminta memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan aktivitas perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara.

Empat instansi tersebut juga diperintahkan tidak merencanakan tata ruang lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit baru, tidak menerbitkan analisa pertimbangan teknis ketersediaan lahan terhadap pengurusan izin usaha perkebunan kelapa sawit baru, dan tidak mengusulkan anggaran pada APBK untuk keperluan izin tersebut.

“Ini kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berawawasan lingkungan, guna terciptanya keseimbangan alam. Sebelum kita terbitkan intruksi ini, sudah terlebih dahulu kita pelajari. Ke depan kita akan menggalakan penanaman lada dan kelapa,” kata Bupati Aceh Utara yang akrap disapa Cek Mad. Sedangkan lahan sawit yang ada dapat dipertahankan dan akan dibina.

Sementara dalam diskusi kemarin, Dekan Fakultas Hukum Unimal, Prof Dr Jamaluddin mengatakan, regulasi moratorium harus diperkuat dengan qanun. “Regulasinya juga harus membantu masyarakat dan dapat menarik investor ke Aceh setelah moratorium sawit,” katanya. Diskusi yang difasilitasi M Yusuf Ismail Pase MH, pengacara senior di Lhokseumawe itu dihadiri mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, keuchik, mukim.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved