Pilkada 2017

Panwas Diminta Kawal Verifikasi Faktual

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan semua pengawas di kabupaten

Google/net

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan semua pengawas di kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa untuk mengawal proses verifikasi faktual syarat dukungan milik pasangan kandidat dari jalur independen. Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang sudah dibentuk juga diminta untuk mengawal verifikasi faktual tahap kedua itu.

“Kita mengimbau semua pengawas dan PPL untuk mengawasi proses verifikasi yang hanya lima hari ini. Semua harus mengawal betul proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di gampong-gampong,” kata Ketua Panwaslih Aceh, Samsul Bahri, saat diwawancarai Serambi, Rabu (12/10).

Intruksi tersebut disampaikannya bukan karena tidak percaya kepada KIP dan seluruh jajarannya, akan tetapi untuk memperjelas dan mengingatkan tugas semua pengawas sebagaimana yang telah diamanahkan undang-undang.

“Proses ini (verifikasi faktual) sebagaimana aturannya memang harus dikawal oleh pengawas. Bukan hanya pengawas, tim pemenangan masing-masing calon juga mengawasi proses tersebut,” ujar Samsul Bahri.

Samsul juga berharap, KIP dan semua jajarannya bisa bekerja dengan baik, jujur, dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Menurutnya, verifikasi faktual merupakan salah satu tahapan yang begitu krusial dalam tahapan pilkada. Oleh karena itu harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Kita ingatkan, proses ini harus dilakukan dengan jujur dan transparan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, KIP harus mewanti-wanti petugasnya di lapangan untuk benar-benar melakukan verifikasi faktual,” ungkapnya.

Kepada masyarakat, Panwaslih mengimbau untuk terbuka dan tidak takut melapor jika merasa tidak memberikan KTP (dukungan) kepada calon tertentu. Masyarakat juga diminta untuk menandatangani form yang disediakan petugas.

“Tujuannya agar tidak saling menyalahkan. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendukung (calon tertentu), tapi juga tidak menandatangani form tersebut. Itu yang selama ini terjadi,” pungkas Samsul Bahri.

Seperti diketahui, beberapa calon kandidat kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang maju melalui jalur perseorangan telah mengantarkan fotokopi KTP tambahan kepada KIP, lantaran tidak cukupnya syarat dukungan yang diserahkan sebelumnya.

Fotokopi KTP tambahan itu dipasok pada 29 September hingga 3 Oktober lalu, dilanjutkan dengan perhitungan, verfikasi administrasi, dan verifikasi faktual (sedang berlangsung).(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved