Opini

Kurikulum Politik di Dayah, Mengapa tidak?

BERBICARA tentang politik di Aceh akan menghubungkan kita dengan sejarah, kenyataan masa

Kurikulum Politik di Dayah, Mengapa tidak?

Oleh Thayeb Loh Angen

“Orang Islam yang tidak peduli pada politik, akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli pada Islam.” (Necmettin Erbakan, PM Turki 1996-1997).

BERBICARA tentang politik di Aceh akan menghubungkan kita dengan sejarah, kenyataan masa kini, dan harapan untuk masa depan. Tanpa mengingat sejarah, maka kerja perpolitikan akan menuju ruang hampa udara. Dasar dari politik ialah sistem yang dipakai oleh suatu pemerintahan, misalnya, Indonesia memakai sistem demokrasi sekuler. Namun di waktu yang sama, Aceh yang telah menjadi provinsinya juga menerapkan sistem syariat Islam.

Hal itu diperburuk oleh tindakan pemerintah yang memicu media-media melabelkan syariat Islam dengan sesuatu semacam hukum cambuk. Sementara hal mendasar yang diperkirakan dapat mengembalikan kegemilangan Islam di Aceh, luput dari perhatian, misalnya menerapkan sistem Islam secara kaffah yang meliputi sistem ekonomi, pendidikan, dan perdagangan.

Maka ada beberapa hal keluar dari sistem Islam, seperti sogok-menyogok, memasukkan saudara ke pegawai pemerintah, sementara ada orang lain yang lebih mampu, dan sebagainya setiap hal yang bersandar pada cara yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabat, serta diteruskan oleh beberapa orang pemimpin Islam.

Yang terjadi di Aceh tersebut berbeda dengan yang dilaksanakan di Turki sekarang. Partai penguasa di Turki, AK Parti, menyatakan bahwa mereka menolak menyebut dan disebut sebagai partai Islam, akan tetapi di dalam pemerintahannya partai pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini memudahkan semua urusan rakyat yang sebagian besar beragama Islam, yang oleh penguasa sebelumnya hal itu dilarang.

Sadar politik
Turki dengan UU demokrasinya menjalankan isi Alquran, dan Aceh--dengan aturan syariat Islamnya, menjalankan isi qanun yang diharuskan sesuai dengan UU sekuler. Hal itu terjadi disebabkan orang Turki telah sadar politik, sementara Aceh baru terkejut dan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah terjatuh dan berada di lembah politik nan dalam.

Oleh karena itu, untuk keluar dari jurang politik, maka organisasi pendidikan, terutama yang islamiyah seperti dayah yang merupakan satu lembaga pendidikan yang mencetak kader umat Islam di Aceh, sebaiknya memiliki kurikulum politik (siasah), yang netral dan mendasarkan dirinya semata pada sistem Islam. Alangkah baiknya ada pertalian kuat antara para intelektual di kampus dan dayah, yang dari dua sisi sistem pendidikan inilah muncul sebagian besar politisi atau merekalah yang kerap mempengaruhi umat.

Penduduk Aceh yang memiliki sekte atau apa pun aliran pemikiran yang membedakan sesamanya, sebaiknya melihat Aceh sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan beragam warnanya. Inilah “Aceh Muda” yang ianya beriman dan berpolitik secara sadar. Aceh tidak bisa belajar demokrasi dari Amerika (Serikat), Prancis, Inggris, Jerman, dan negara lain yang memiliki ideologi serupa dengan mereka.

Aceh berbeda sudut pandang dengan negara-negara itu. Penduduk Aceh mementingkan agama dan budaya, sementara penduduk mereka (negara-negara Barat) mengabaikan agama. Bahkan sama sekali mengabaikan Tuhan. Orang Aceh yang belajar di negara Barat atau terbiasa membaca buku atau media mereka, cenderung menganggap agama bukan urusan politik dan sebaliknya mengangap orang agamawan tidak boleh berpolitik dan politisi harus mengabaikan agama.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved