Pemkab Tamiang Tunda Moratorium HGU Sawit

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menunda pemberlakukan moratorium (jeda sementara)

Pemkab Tamiang Tunda Moratorium HGU Sawit

KUALASIMPANG - Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menunda pemberlakukan moratorium (jeda sementara) Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di kabupaten ini, dengan alasan menunggu kebijakan nasional dari pemerintah pusat.

Padahal saat ini, perluasan HGU di Tamiang sudah di ambang batas, yakni mencapai 60 persen dari luas lahan yang ada. Sehingga berdampak menghambat pembangunan dan menimbulkan masalah di masyarakat. Contohnya, beberapa desa di Tamiang berada di lahan HGU. Sehingga pihak desa tidak bisa membangun sarana fisik untuk kenyamanan warganya.

“Penundaan moratorium HGU ini menandakan Pemkab Aceh Tamiang tidak memiliki kepekaan terhadap konflik kepemilikan lahan dan potensi bencana yang terus terjadi di Tamiang. Seperti banjir, kekeringan, longsor, dan konflik sosial,” kata Husaini, Koordinator Koalisi LSM Aceh Tamiang, Selasa (19/10).

Husaini mengatakan, tujuh lembaga yang tergabung dalam koalisi LSM peduli lingkungan Aceh Tamiang, sebelumnya telah mengusulkan kepada Bupati Aceh Tamiang agar menerbitkan instruksi bupati untuk menghentikan sementara penerbitan izin HGU baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Atas usulan tersebut Pemkab Aceh Tamiang telah menyurati pihak koalisi LSM Tamiang dengan nomor 590/6296 tanggal 11 Oktober 2016, yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Razuardi. Isi surat itu menyebutkan, terkait rencana tindak lanjut usulan jeda sementara (moratorium) penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit dan evaluasi tata kelola HGU perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang, Pemkab Aceh Tamiang telah melaksanakan rapat koordinasi mambahas usulan moratorium dimaksud pada Selasa (27/9).

“Kami mengambil keputusan, bahwa usulan moratorium perizinan baru HGU perkebunan kelapa sawit ditunda sambil menunggu kebijakan nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pembangunan sektor perkebunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan sinergis,” demikian isi surat tersebut.

Koordinator Koalisi LSM Aceh Tamiang mengungkapkan, alasan mendasar yang melatar belakangi perlunya moratorium ini, yakni berdasarkan fakta di lapangan bahwa perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang telah mencaplok 60 persen lahan di Aceh Tamiang. Kondisi ini mempersempit ruang berusaha bagi warga. Dampaknya, masyarakat Aceh Tamiang kemudian merambah hutan untuk membuka lahan pertanian. Sehingga laju kerusakan hutan semakin tinggi.

Selain itu, sempitnya ruang juga menghambat pembangunan oleh pemerintah. Di Tamiang, sering terjadi keterlambatan dan gangguan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Hal ini disebabkan banyak badan jalan yang kondisinya rusak parah, tidak bisa diperbaiki menggunakan dana pemerintah lantaran lokasi jalan tersebut masuk dalam kawasan HGU.

Fakta lainnya, desa-desa di sekitar perkebunan kelapa sawit sering mengalami krisis air tanah, karena sifat tanaman sawit yang sangat boros mengonsumsi air. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat karena harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, dan terganggunya produksi pertanian disebabkan karena mengeringnya air tanah di sekitar kebun warga.

“Kekeringan paling parah terjadi di Desa Wonosari, Harum Sari, Bandar Setia (Kecamatan Tamiang Hulu) dan Desa Jambo Rambung (Kecamatan Bandar Pusaka),” ungkap Husaini.

Fakta lainnya, penguasaan HGU oleh perusahaan kelapa sawit yang terus meluas telah menimbulkan konflik pertanahan di Aceh Tamiang yang semakin sulit diselesaikan. “Beberapa contoh, konflik antara warga dengan PT Rapala, PT Seumadam, PT Parasawita, PT Sinar Kaloy Perkasa, PT MPLI dan PT Perkebunan Nusantara I yang hingga saat ini belum ada penyelesaian,” tambahnya.

Sikap Pemkab Tamiang yang menunda moratorium izin HGU perkebunan sawit ini juga dinilai bentuk keragu-raguan (ambigu) pemerintah dalam mengambil keputusan yang berhadapan dengan para pemodal. “Karena, di media massa, Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati pernah mengakui bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini tidak signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Husaini, Koordinator Koalisi LSM Aceh Tamiang.

Wakil Bupati Aceh Tamiang, Iskandar Zulkarnain, pada acara sosialisasi peraturan pengadaan tanah yang diselenggarakan Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang beberapa waktu lalu, juga mengakui bahwa dari luas Kabupaten Aceh Tamiang 1.957,02 Km2, sekitar 60 persen di antaranya sudah dikuasai pemilik HGU perusahaan, khususnya perusahaan kelapa sawit. “Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas publik,” katanya saat itu.

Begitu juga Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda SIP, juga menyatakan bahwa keberadaan HGU sawit di Aceh Tamiang perlu dibatasi, dan secara perlahan-lahan dikurangi. Statemen bernada keluhan dari Pemkab Tamiang (pejabat eksekutif dan legislatif) ini berbanding terbalik dengan kebijakan menunda moratorium tersebut dengan alasan yang tidak logis.

“Padahal, persoalan kebijakan daerah yang berdampak positif terhadap masyarakat, sebaiknya tidak perlu menunggu kebijakan dari pusat. Apalagi jika kebijakan daerah ini tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved