Prodi Hanya Bisa Dibuka atas Rekom Kopertis

Saat ditanya, PTS mana saja yang bernasib seperti itu, Prof Jamaluddin mengatakan, "Itu biarlah menjadi rahasia Kopertis Wilayah XIII saja."

Prodi Hanya Bisa Dibuka atas Rekom Kopertis
google.com

Laporan Yarmen Dinamika I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XIII Aceh, Prof Dr Jamaluddin Idris MEd mengatakan, pembukaan program studi (prodi) baru di lingkungan PTS di Aceh hanya bisa dilakukan setelah berkas usulannya diterima, diproses, dan direkomendasikan oleh Kopertis/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI.

(Baca juga : Bertambah, Dua Prodi PTS di Aceh )

Hal itu disampaikan Prof Dr Jamaluddin Idris kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Jumat (28/10/2016) pagi, menyusul penyerahan surat keputusan (SK) penambahan dua prodi baru di lingkungan PTS di Aceh sehari sebelumnya.

Prodi baru itu masing-masing Prodi Manajemen Program Magister pada Universitas Abulyatama (Unaya) di Aceh Besar yang diselenggarakan oleh Yayasan Abulyatama Aceh dan Prodi Bahasa Indonesia untuk program sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Bina Bumi Persada di Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan Yayasan Bina Bumi Persada Lhokseumawe.

Kedua SK tersebut diserahkan oleh Koordinator Kopertis XIII, ulas Prof Jamaluddin, karena saat ini L2Dikti/Kopertis memang diberi wewenang oleh negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk memproses dan memberi rekomendasi kepada Menristekdikti terkait pembukaan prodi baru.

Berdasarkan Pasal 57 UU tersebut, L2Dikti/Kopertis diberi wewenang lebih luas yang salah satunya adalah berhak memberikan rekomendasi ke Kementerian Ristekdikti dalam hal pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Di dalam regulasi ini juga diatur tentang kehadiran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) yang merupakan perubahan dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
"Jadi, kalau ada pihak yayasan atau pimpinan PTS di Aceh yang mengusulkan prodi baru, tapi tanpa melalui L2Dikti/Kopertis, maka usulan itu tidak akan diproses, apalagi dikabulkan oleh Menristekdikti," kata Jamaluddin.

Menurutnya, ada beberapa usulan pembukaan prodi baru di Aceh yang tidak direkomendir oleh Kopertis Wilayah XIII ke Kementerian Ristekdikti karena jumlah dosen pada prodi tersebut dan persyaratan lainnya tidak mencukupi.

Saat ditanya, PTS mana saja yang bernasib seperti itu, Prof Jamaluddin mengatakan, "Itu biarlah menjadi rahasia Kopertis Wilayah XIII saja." (*)

Penulis: Yarmen Dinamika
Editor: Fatimah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved