ICW Sebut Pengurusan SIM dan STNK Sumber Pungli di Kepolisian

Menurut Neta, solusi untuk memberantas pungli adalah dengan memberlakukan surat tersebut seumur hidup.

ICW Sebut Pengurusan SIM dan STNK Sumber Pungli di Kepolisian
SERAMBINEWS.COM/SARI MULIYASNO
Anggota Satlantas Simeulue menggelar razia di seputaran Sinabang, Kabupaten Simeulue, Rabu (18/2/2015). Sebanyak 21 kenderaan ditilang lantaran tidak melengkapi surat kenderaan, selain itu pengguna kenderaan ditemukan belum memilik surat izin mengemudi (SIM) serta tidak membayar pajak kenderaan.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (ICW) menyebut, pengurusan perpanjangan surat kendaraan merupakan penyebab terjadinya pungutan liar di kepolisian, khususnya di jajaran polisi lalu lintas.

"Selama ini publik sangat merasakan praktik-praktik pungli di pusat pelayanan kepolisian. Pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (29/10), dilansir dari Antara.

Surat kendaraan yang menjadi sumber pungli di jajaran lalu lintas Polri adalah pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Neta mencontohkan dalam pengurusan SIM, biaya resminya hanya Rp125 ribu. Namun, masyarakat harus membayar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu dalam pengurusan SIM.

Menurut Neta, solusi untuk memberantas pungli adalah dengan memberlakukan surat tersebut seumur hidup.

Di banyak negara maju, lanjut Neta, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup. Pergantian hanya terjadi saat terjadi kerusakan atau hilang, dan untuk pembayaran pajaknya cukup lewat bank.

"Gebrakan ini perlu dilakukan karena publik sudah mengidentikkan polisi, terutama pelayanan di kepolisian, sama dengan pungli. Artinya pelayanan Polri sarat dengan praktik pungli," katanya.

Jika dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB dan TNKB masa berlakunya bisa seumur hidup, Neta optimistis satu mata rantai praktik pungli dan percaloan di kepolisian bisa hilang.

"Praktik mafia proyek dalam perebutan pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB akan hilang," katanya.

Neta berpendapat, selama ini, selain praktik pungli, praktik mafia proyek dalam proyek pengadaan di Polri juga sangat kental dan tidak pernah tersentuh.

Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo serius memberantas pungli, praktik-praktik mafia proyek pengadaan di bidang pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB Polri dan proyek pengadaan di berbagai instansi lainnya, harus pula dibersihkan dan disidak.

"Sehingga yang menjadi sasaran OTT dan pemberantasan pungli tidak hanya jajaran bawah tapi jajaran atas juga menjadi target," pungkasnya.(CNN Indonesia)

Editor: faisal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved