Breaking News:

Gabungan Perusahaan Tolak UMP Rp 2,5 Juta

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai wakil sah dunia usaha di dalam Dewan Pengupahan

Editor: bakri
Gabungan Perusahaan Tolak UMP Rp 2,5 Juta

* Akan Nego dengan Plt Gubernur

BANDA ACEH - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai wakil sah dunia usaha di dalam Dewan Pengupahan Aceh (DPA) dan gabungan perusahaan di Aceh menolak keputusan Gubernur Aceh yang menetapkan UMP Aceh 2017 sebesar Rp 2.500.000 per bulan terhitung 1 Januari 2017. Keputusan itu dinilai tidak sesuai rekomendasi dan usul DPA.

Sejumlah organisasi serikat pekerja di Aceh awalnya menuntut agar UMP Aceh tahun 2017 ditetapkan gubernur Rp 3 juta lebih per bulan dan itu sudah mereka perjuangkan beberapa tahun lalu. Di sisi lain, DPA mengusulkan berdasarkan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yakni 2.293.376/bulan. Tapi, Gubernur Aceh akhirnya menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 2,5 juta. Besaran angka inilah yang ditolak Apindo.

Penolakan itu merupakan hasil kesepakatan bersama gabungan perusahaan dan asosiasi di Sekretariat DPP Apindo Aceh, Jalan Hasan Saleh, Neusu, Banda Aceh, Rabu (2/11). Rapat tersebut dipimpin HM Dahlan Sulaiman SE selaku Ketua DPP Apindo Aceh.

Hadir dalam rapat itu, antara lain, Gabungan Asosiasi Eksportir dan Importir Aceh, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Aceh, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Aceh, pengusaha perbengkelan dan doorsmeer, jasa angkutan barang, distributor dan keagenan.

Peserta rapat juga menegaskan tidak akan melaksanakan keputusan gubernur itu dengan alasan batal demi hukum akibat tidak mengindahkan rekomendasi Dewan Pengupahan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pada Oktober 2016, serta pada waktu yang sama ada surat edaran dari Mendagri.

“Atas dasar hal-hal tersebut, Apindo bersama asosiasi gabungan pengusaha akan beraudiensi dengan Plt Gubernur Aceh untuk mencari solusi agar UMP 2017 disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata M Yusuf Hambai mewakili Apindo Aceh didampingi Rosimalia SH mewakili Iwapi Aceh kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (3/11) pagi.

Sebagaimana diberitakan terdahulu, sebelum mengambil cuti kampanye pilkada 28 Oktober 2016, dr Zaini Abdullah telah menandatangani Pergub Aceh tentang Penetapan UMP Aceh 2017 sebesar Rp 2,5 juta. Angka ini naik Rp 381.500 dibanding 2016 yang jumlahnya Rp 2.118.500.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial dan BPJS Disnakermobduk Aceh, Khaidir SH mengatakan akan segera menyosialisasikan tentang UMP itu kepada pengusaha atau perusahaan di 23 kabupaten/kota di Aceh. Sedangkan Koordinator TUCC (Trade Union Care Center), Muhammad Arnif menyebutkan sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan kelompok Aliansi Buruh Aceh Agustus dan September 2016 di enam kabupaten/kotai, diketahui nilai KHL tertinggi 3,6 juta rupiah di Nagan Raya dan KHL terendah di Pidie 2,8 Juta rupiah, sehingga keputusan Gubernur Zaini sangat rasional dan mendekati nilai KHL pekerja di Aceh.

Bagi pihak perusahaan yang tidak mampu membayar upah pekerjanya sesuai UMP yang telah ditetapkan tersebut, maka ada mekanisme yang bisa dilakukan yaitu mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai dengan UMP sebagaimana yang diatur dalam Kepmenakertrans No. KEP.231/MEN/2003. (awi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved