Breaking News:

Bungkam soal Kekerasan terhadap Muslim Rohingya, Suu Kyi Dikecam

berdasarkan pengamatan satelit, sebanyak 1.250 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, rata dengan tanah

Editor: Faisal Zamzami
Reuters/Jorge Silva
Aung San Suu Kyi 

SERAMBINEWS.COM -- Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, belum juga meluncurkan pernyataan resmi soal aksi kekerasan militer terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, yang telah berlangsung sejak awal Oktober. Bungkamnya tokoh demokratis peraih Nobel Perdamaian ini menuai kritik dari berbagai lembaga pemerhati HAM, terutama karena jumlah korban tewas telah mencapai puluhan orang.

Human Rights Watch (HRW) melaporkan, berdasarkan pengamatan satelit, sebanyak 1.250 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, rata dengan tanah, akibat hancur terbakar atau ambruk karena serangan militer.

Reuters melaporkan setidaknya 86 warga tewas dan 30 ribu lainnya melarikan diri akibat serangkaian aksi kekerasan militer terhadap Rohingya di Rakhine. Sementara itu, terdapat berbagai laporan media bahwa etnis Rohingya berupaya melarikan diri ke Bangladesh, namun juga ditolak oleh penjaga perbatasan.

Aksi kekerasan ini terjadi menyusul serangan terhadap pos polisi Myanmar pada 9 Oktober lalu, menewaskan sembilan aparat. Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, namun belum ada bukti yang jelas soal tuduhan tersebut.

Meski sudah menewaskan banyak korban dan menyebabkan ribuan warga melarikan diri, namun Suu Kyi sebagai pemimpin bayangan Myanmar yang mengklaim posisinya berada di atas Presiden Htin Kyaw, belum juga meluncurkan pernyataan apapun terkait aksi kekerasan ini.

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penerapan HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik cara Suu Kyi menangani krisis ini. Ia menyerukan agar pemerintah menginvestigasi berbagai tudingan aksi pembantaian warga Rohingya oleh militer Myanmar.

"Penasihat negara, Aung San Suu Kyi, menyatakan bahwa pemerintah merespons situasi ini berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, saya tidak melihat adanya upaya dari sisi pemerintah untuk menyelidiki soal tuduhan pelanggaran HAM [dalam insiden ini]," ujar Lee, dikutip dari Sydney Morning Herald.

"Malah, nampaknya, pemerintah hanya merespons dengan membantah tuduhan tersebut," tuturnya.

Lee mendesak pemerintah Suu Kyi untuk segera bertindak dan melindungi warga sipil Rohingya. Lee menyayangkan kekerasan terhadap Rohingya selalu didukung oleh militer. "Aparat keamanan seharusnya tidak diberikan katebelece (surat sakti) untuk meningkatkan operasi mereka," ucap Lee.

Suu Kyi, sebagai pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangi pemilu demokratis tahun lalu, kerap vokal menyuarakan penerapan demorkasi dan HAM di Myanmar selama ini. Namun, wanita berusia 71 tahun ini dinilai jarang bersuara terkait diskriminasi terhadap etnis Rohingya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved