Salam

Ini Tentang Pengamanan Paslon Yang Merisaukan

Selain adanya teror ke posko pemenangan dan tim sukses beberapa kontestan Pilkada Aceh 2017

Ini Tentang Pengamanan Paslon Yang Merisaukan
Kapolda Aceh Irjen Pol Rio Septianda Djambak (ketiga kanan), Waka Polda Brigjen Pol Bambang Soetjahyo (keempat kanan) meninjau Markas Komando Detasemen Pelopor B Sat Brimob Polda Aceh di Jeulikat, Lhokseumawe, Minggu (20/11). Peninjauan itu dalam rangka melihat kesiapan satuan Brimob dan perbantuan Brimob BKO Mabes Polri yang bertugas memback-up Polisi sektor secara mobile, mengawal dan mengantisipasi serta menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak 2017 mendatang. ANTARA FOTO/Rahmad/ama/16 

Selain adanya teror ke posko pemenangan dan tim sukses beberapa kontestan Pilkada Aceh 2017, teror menakutkan juga menimpa kediaman calon gubernur Tarmizi A Karim di Banda Aceh, akhir pekan lalu. Kondisi yang sangat merisaukan itu menurut seorang pengamat politik dan keamanan, mengindikasikan lemahnya pengamanan.

“Seharusnya pengamanan terhadap kandidat gubernur dimaksimalkan termasuk bagi seluruh keluarga para kandidat. Jadi, pengamanannya tidak hanya kepada person kandidat saja,” kata Aryos Nivada.

Pengamanan terhadap keluarga, menurut Aryos juga salah satu hal yang harus diutamakan. Sistem pengamanannya juga harus melekat 24 jam di semua kediaman para kandidat, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota. “Ini harus dilakukan untuk dapat melindungi seluruh kandidat dan keluarganya. Makanya, menurut saya, pengamanan ini harus ditingkatkan ke depan,” kata Aryos.

Idealnya, pengamanan bagi pasangan calon dilakukan secara berlapis guna meminimalisir semua potensi ancaman. Polisi yang menjaga di kediaman para paslon diatur secara bergantian agar memberi rasa nyaman kepada kandidat dan keluarga. Di sisi lain, lanjutnya, diperlukan juga pengamanan ekstra ketat pada momentum kampanye terbuka seluruh pasangan calon.

Apa yang dicemaskan pengamat dan warga segera akan mendapat respon dari polisi. Polda Aceh segera mengevaluasi sistem pengamanan peserta pilkada di Aceh. “Evaluasi yang kita maksudkan ini juga dalam arti meningkatkan pengamanannya. Kok harus dievaluasi? Ya karena ada insiden itu kemarin, jadi metode pengamanannya kita evaluasi,” kata Goenawan.

Ia menjelaskan, setiap pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota, mempunyai potensi ancaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, personel yang ditugaskan mengamankan para kandidat harus benar-benar memiliki integritas, kemampuan, dan loyalitas yang cukup baik.

Ya, sejak Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan pasangan calon peserta Pilkada, maka pasangan kontestan itu langsung mendapat pengamanan melekat di setiap kegiatan. Artinya, pasangan peserta pilkada itu memang wajib diamankan dan dilancarkan setiap kegiatan politik resminya selama berstatus calon gubernur, calon bupati, atau calon walikota dan wakil-wakilnya.

Jadi, ada aturan yang memang mengharuskan negara memberi pengamanan kepada peserta Pilkada. Juga ada aturan lain yang mengharuskan pasangan calon untuk memperkenalkan diri serta program-programnya kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga berhak tahu siapa-siapa saja calon pemimpinnya serta program apa saja yang mereka akan lakukan bila terpilih kelak.

Artinya, jika sampai terjadi gangguan atau penghadangan dalam proses pasangan calon memperkenalkan diri atau kampanye, maka ada dua hak yang terlanggar. Pertama hak calon kepala daerah dan kedua hak calon pemilih. Oleh sebab itulah, kita berharap KIP, Panwaslih, dan pihak keamanan dapat mengankan hak-hak itu agar Pilkada dapat berlangsung sukses serta berkualitas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved