Pilkada 2017

Panwaslih Aceh Timur Minta Klarifikasi PNS Foto Bareng Kandidat

Ketua Panwaslih Aceh Timur Zainal Abidin mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses

Panwaslih Aceh Timur Minta Klarifikasi PNS Foto Bareng Kandidat

IDI - Ketua Panwaslih Aceh Timur Zainal Abidin mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses klarifikasi terhadap keterlibatan sejumlah oknum PNS Dinkes Aceh Timur, yang berfoto dengan mengacungkan dua jari bersama calon bupati Aceh Timur H Hasballah atau Rocky, 14 November 2016 lalu.

“Sekarang sedang kami proses klarifikasi karena ini termasuk ke dalam pelanggaran kampanye yaitu tidak boleh melibatkan PNS, untuk itu kita proses sesuai aturan dulu. Dan sekarang sedang kita proses surat menyurat untuk pemanggilan yang bersangkutan,” ungkap Zainal kepada Serambi Senin (21/11).

Klarifikasi itu, jelas Zainal, tujuannya untuk mengetahui keterlibatan PNS dengan pasangan calon bupati tersebut. “Jadi pemeriksaan ini untuk menemukan unsur pelanggarannya apakah pelanggaran administrasi, pidana, atau kode etik. Kalau ketiga pelanggaran itu muncul akan kita naikan ke tiga-tiganya yaitu kalau pelanggaran pidana, kita teruskan ke Gakkumdu, tapi kalau pelanggaran administrasi dan kode etik kita akan rekomendasikan ke bupati, gubernur, dan inspektorat,” ungkap Zainal.

Sebelumnya, jelas Zainal, pihaknya telah menjadikan kasus ini sebagai temuan pelanggaran kampanye. Sehingga pihaknya langsung mengumpulkan bukti-bukti. “Kami tidak menunggu lagi laporan dari tim advokasi Paslon Nek Tu-Polem, meskipun mereka sudah melaporkannya ke gubernur Aceh. Jadi kasus ini langsung kami naikan jadi temuan pelanggaran. Pada Jumat (18/11) kemarin sudah kita kumpulkan bukti-buktinya, dan beberapa hari ini semua yang ada dalam foto itu akan kita minta klarifikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Panwaslih Kota Sabang, Senin kemarin menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2017. Kegiatan yang berlangsung setengah hari itu dibuka Asisten Pemerintahan Setdako Sabang, Sayuthi di Aula Bappeda Kota Sabang, Senin (21/11).

Sayuthi meminta kepada peserta kegiatan dapat memanfaatkan momen ini dengan baik, sehingga akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang larangan bagi ASN untuk berpolitik praktif. Sayuthi pun mengimbau ASN untuk senantiasa menjaga netralitas, peraturan dan undang-undang disiplin PNS senantiasa diindahkan.

Apabila tidak, maka sanksi tegas akan menanti, dimana Panwaslih dapat merekomendasikan ASN yang terbukti terlibat politik dan tidak netral kepada Menpan RB, BKN, serta KASN untuk menindak tegas ASN yang netralitasnya diragukan.

“Salah satu larangan bagi ASN adalah tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ancaman bagi ASN yang melanggar hal itu tidak tanggung-tanggung, yakni pemecatan,” ujarnya.

Larangan lain, lanjut Sayuthi, ASN dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu. “Sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat,” ujarnya.

Acara sosialisasi netralitas ASN dalam pilkada ini menghadirkan dua pemateri, yakni Makmur (Kepala Kantor Regional XIII BKN) dan Dr Muklir dari Bawaslu Aceh. Turut hadir Ketua Panwaslih Sabang, Oriza Satifa bersama komisioner panwaslih lainnya, serta sejumlah unsur Forkompimda dan Forkopimda Plus.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved