Breaking News:

Rohingya di Rakhine Terancam Tinggal Nama

Burma Human Right Network (BHRN) atau Jaringan Hak Asasi Manusia (HAM) Burma, memperkirakan

Editor: bakri
Muslim Rohingya melaksanakan shalat magrib bersama di aula camp tempat penampungan sementara di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara.SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

LANGSA - Burma Human Right Network (BHRN) atau Jaringan Hak Asasi Manusia (HAM) Burma, memperkirakan dalam waktu berapa bulan ke depan Rohingya maupun etnis lainnya yang beragama Islam akan musnah di Rakhine, jika tidak ada bantuan atau keterlibatan dunia international atas kejahatan militer pemusanahan atau genosa etnis Rohingya.

Perkiraan itu disampaikan Executive Director BHRN, Kyaw Win dalam wawancara khusus dengan Serambi di Sekretariat Yayasan Geutanyoe di Langsa, Senin (21/11). Menurutnya, ada 2 cara dilakukan militer Myanmar di Rakhine untuk memusnahkan etnis Rohingya dan lainya.

Cara pertama, untuk jangka pendek dengan cara menembak mati langsung warga Rohingya yang lari. Sedangkan cara kedua, jangka panjang melalui pembatasan akses memperoleh makanan dan akses kesehatan bagi masyarakat.

Dijelaskannya, ada dua area yaitu Buthidaung dan Maungdaw di bagian utara Rakhine sekarang terjadi peperangan antara militer Myanmar etnis militan Rohingya.

Memang ada warga Rohingya yang bisa kabur dengan risiko ditembk mati namun lainnya ada sekitar 300-an ribu yang terkunci atau terkepung tidak boleh ke luar dari desanya. Sedangkan di dua daerah itu sekarang sedang berlangsung operasi militer sejak 9 Oktober 2016 dari darat dan udara menggunakan alat berat bahkan pesawat tempur.

Sedangkan akses bantuan kemanusian seperti obat-obatan dan makanan diblok dari luar, tidak diperbolehkan masuk oleh militer yang telah mengepung daerah itu.

Kyaw Win menambahkan karena kekurangan makanan, sekarang kondisi masyarakat Rohingya atau semua etnis Muslim di sana dalam nutrisi buruk dan banyak penyakit dan tidak tahu penyakit apa diderita warga di sana karena mereka tidak bisa berobat kemanapun dan tiadanya tenaga medis.

“Bagi warga terutama anak-anak dan perempuan dan ibu hamil tidak mendapatkan bantuan kesehatan apapun, mereka hanya bisa bertahan dengan kondisi bagaikan neraka,” ujarnya.

Sementara itu lembaga-lembaga sosial baik di Myanmar maupun dari luar juga tidak diberi akses masuk oleh militer untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Padahal berbagai upaya lembaga itu ada, contohnya mereka mau masuk secara diam-diam menyuplai bantuan.

“Bahkan PBB sudah coba meminta izin ke Pemerintah Myanmar, agar bisa masuk ke Rakhine untuk membawa makanan dan obatan, tetapi Maynmar tak menghiraukan PBB hingga sekarang,” ujar Kyaw Win.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved