Breaking News:

Dana Otsus tak Mampu Dongkrak Ekonomi Aceh

Ekonom Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Chenny Seftarita menilai bahwa dana otonomi khusus

Editor: bakri

BANDA ACEH - Ekonom Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Chenny Seftarita menilai bahwa dana otonomi khusus (otsus) yang diterima Aceh sejak tahun 2008 hingga saat ini, tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Aceh.

Hal itu terlihat dari hasil penelitiannya tentang pergeseran kesejahteraan rumah tangga di Aceh, akibat meningkatnya harga komoditas pokok pada periode 2009-2013, di mana dalam rentang waktu tersebut dana otsus sudah digelontorkan.

“Saya melihat dana otsus yang sejak tahun 2008 kita terima itu tak mampu mendongkrak ekonomi Aceh. Tidak ada dampak yang signifikan, sehingga saya menilai ada yang salah dalam pengelolaannya,” ujar Dr Chenny dalam Diskusi Publik Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bertema “Perspektif Pembangunan Aceh Pascasatu Dekade UUPA” Kamis (24/11) di 3in1 Coffee, Lampineung, Banda Aceh.

Diskusi yang diselenggarakan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) itu menghadirkan tiga pemateri yaitu Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh SH, mantan juru runding MoU Helsinki Munawar Liza Zainal, dan ekonom Unsyiah Dr Chenny Septarita SE MSi. Sedangkan Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Ir Amhar Abu Bakar MS yang direncanakan menjadi pemateri berhalangan hadir. Diskusi tersebut dipandu Kurniawan SH LLM, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

Dr Chenny mengatakan, dari penelitian tersebut ada beberapa temuan menarik. Satu di antaranya, proporsi pendapatan masyarakat Aceh masih dominan untuk membeli kebutuhan makanan. “Bahkan rata-rata 60 persen dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kesejahteraan rumah tangga di Aceh,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Aceh semakin menurun. “Kurun periode 2012 hingga 2015 laju pertumbuhan ekonomi semakin menurun, bahkan negatif pada tahun 2015, yaitu -0,72 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh sangat kontras dengan dana otsus yang semakin meningkat,” jelas Chenny.

Menurutnya, indikator itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Aceh ke depan, mengingat masa penyaluran dana otsus berbatas waktu. “Pengangguran dan kemiskinan menjadi ancaman bom waktu. Jika kinerja Pemerintah Aceh begini terus, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi Aceh setelah berakhirnya era dana otsus,” kata Chenny.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh lebih banyak bercerita tentang asal usul Dana Otsus Aceh. Menurutnya, dana tersebut merupakan kompensasi pusat kepada Aceh yang membutuhkan banyak dana untuk membangun pascakonflik.

“Dana ini awalnya dikelola penuh oleh provinsi. Namun, sejak tahun 2012-2013, timbul gejolak di kabupaten dan kota yang menginginkan dana tersebut dikelola daerah,” katanya.

Permintaan itu pun dipenuhi Pemerintah Aceh pada tahun 2013, dengan memberikan wewenang kepada kab/kota untuk mengelola 40 persen dana otsus. “Namun, saat wewenang itu diberikan, kabupaten/kota justru menggunakan dana itu di luar peruntukannya, seperti belanja aparatur,” ujar Abdullah Saleh.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved