Breaking News:

Fee Proyek, Kendala Utama Program Otsus Sesungguhnya

Harian ini dua hari lalu secara khusus meminta pendapat semua calon gubernur Aceh tentang penarikan

Editor: bakri

Harian ini dua hari lalu secara khusus meminta pendapat semua calon gubernur Aceh tentang penarikan kembali pengelolaan dana Otsus ke Pemerintah Provinsi. Jadi ke depan dana tidak ditransfer lagi ke kabupaten dan kota. Dari enam calon gubernur yang dihubungi, Tarmizi Karim tidak menanggapinya. Dari lima yang memberi pendapat, Irwandi Yusuf menjadi yang paling mengena ke sasaran.

Masalahnya, Irwandi yang memiliki pengalaman mengelola dana Otsus semasa menjabat Gubernur Aceh, tahu betul “benang kusut” di lingkar program atau proyek Otsus. Yang paling menarik perhatian kita dari komentar Irwandi adalah tentang penarikan fee dari proyek Otsus untuk pejabat atau pihak lainnya.

Irwandi mengatakan, bila masih ada fee, maka pengelolaan dana Otsus tetap akan bermasalah alias tak semua bisa sampai sasaran. Tapi, Irwandi memang lebi sependapat dana Otsus ditangani provinsi. “Begitu saya rasa akan lebih efisien dan memang begitu amanah undang-undang. Pemerintah provinsi nantinya hanya menerima usulan program dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kepatutan dan benar-benar diprioritaskan,” kata Irwandi.

Sedangkan Abdullah Puteh lebih bersikap kompromis. “Menurut saya, yang terbaik adalah dana otsus diurus bersama, bukan hanya diurus oleh provinsi, juga bukan hanya oleh kabupaten/kota. Kebersamaan itu harus dimulai dari sejak perencanaan program, karena itu perlunya para pihak duduk bersama.”

Zakaria Saman atau Apa Karya melihat, berpuluh-puluh triliun rupiah dana Otsus yang sudah mengalir ke Aceh seperti tak berbekas. “... peu nyang ka tapeuget, meu neulhop pih tan.” katanya. Ditanya pendapatnya tentang pengelola dana Otsus, Apa Karya mengatakan, “Itu nanti saya jawab kalau sudah jadi gubernur.”

Zaini Abdullah mengatakan, di antara alasan yang mendorong penarikan pengelolaan dana otsus ke provinsi adalah karena banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan di kabupaten kota.

Sedangkan Cagub Muzakir Manaf alias Mualem secara tegas mengatakan, pengelolaan dana otsus harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah Aceh sebagaimana perintah UUPA. “Hanya uangnya di provinsi, sedangkan pemanfaatan proyek, program, dan kegiatan banyak di kabupaten/kota.”

Yang paling openting katanya, “Mulai tahun depan pengelolaan dana otsus harus difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi, penanganan bencana alam, pendidikan, kesehatan, penegakan syariat Islam, dayah/pesantren, olah raga, seni, sosial, dan lingkungan hidup.”

Buat masyarakat, pemerintah manapun mengelola dana Otsus itu tidak penting. Yang dimaui masyarakat adalah, setiap rupiah dana Otsus itu harus mengalir ke tujuannya, yakni sepenuhnya bagi upaya menyejahterakan masyarakat.

Artinya, seperti diingatkan Irwandi tadi, jangan ada lagi fee yang mengalir ke saku atau rekening pejabat dan pihak-pihak lainnya. Oleh sebab itu, mumpung lagi musim sapu bersih pungli serta tim sapu bersih pungli juga sudah ada di Aceh, maka salah satu tugas pentingnya ke depan adalah mengawasi aliran dana Otsus. Ini jauh lebih perlu mendapat perhatian karena jumlah rupiahnya besar sekali.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved