Breaking News:

“Jangan Salah Tafsir”

PAKAR hukum yang baru saja purnabakti dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail SH

Editor: bakri

PAKAR hukum yang baru saja purnabakti dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail SH MHum meminta aktivis, pemerintah kabupaten, dan masyarakat agar tidak salah menafsirkan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi seta Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang sedang digodok Anggota DPRA.

“Jangan salah dimengerti, bukan ditarik semua (dana otsus) ke provinsi, lalu kabupaten/kota tak punya hak lagi, tetap masih ada. Cuma saja, kalau dulu dibagi, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi, kreativitas dari kabupaten/kota itu dituntut supaya mereka bisa menyusun program yang lebih baik,” kata Mawardi menjawab Serambi di Banda Aceh, Kamis (24/11).

Ia jelaskan, qanun tersebut sebetulnya sudah dua kali terjadi perubahan. Pertama, Qanun Nomor 2 Tahun 2008 mengatur dana otsus tidak ditransfer oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Kemudian, berubah menjadi Qanun Nomor 2 Tahun 2013 mengatur dana otsus bisa ditransfer dari provinsi ke kabupaten/kota.

“Kini, DPRA melihat (perlu diubah lagi), karena ketika dilakukan transfer ke kabupaten/kota mungkin lebih banyak mudharatnya. Makanya sekarang dicoba perbaiki,” ujarnya.

Dalam draf raqan baru ini, lanjut Mawardi, aturan dasar yang diatur adalah adanya pembiayaan untuk program bersama dari kabupaten/kota. Setelah itu, baru dana otsus digunakan untuk pembiayaan pembangunan Aceh dengan jumlah maksimum per kabupaten/kota sebesar 40 persen. Pengambilannya tentu melalui usulan program kerja yang sesuai dengan prioritas provinsi atau rencana induk pembagunan Aceh kepada gubernur.

“Kemudian gubernur yang melakukan seleksi, mana program yang sesuai dengan prioritas provinsi untuk ditetapkan dalam APBA. Dalam menyeleksi ini gubernur mempertimbangkan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota. Kalau misalnya ada kabupaten/kota kurang mampu membuat usulan yang bagus, maka gubernur berkewajiban membantu kabupaten/kota itu dalam membuat program. Jadi, dua hal ini menjadi jaminan bahwa hak kabupaten kota tidak akan terkurangi,” ulas Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Menyangkut pelaksanaannya, kata Mawardi, menurut draf raqan akan diatur dengan peraturan gubernur (Pergub). “Jadi, di situ tidak dikatakan (dana otsus) ditarik 100 persen ke provinsi. Yang ada adalah pelaksanaannya diatur dengan peraturan gubernur. Kemudian, gubernur melihat bagaimana karakteristik dari proyek yang diusulkan,” kata dia.

Kalau menurut karakteristik proyek lebih baik dikelola oleh kabupaten/kota, Mawardi mengatakan tentu akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Tapi, kalau menurut karakteristik proyek itu lebih baik dilaksanakan oleh provinsi, maka akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Yang jelas, kata Mawardi, semuanya akan diatur dalam Pergub supaya aturan itu fleksibel. “Satu sisi mereka (pemerintah kabupaten/kota) bersaing untuk memperoleh dana otsus maksimal 40 persen itu. Di lain pihak, mereka juga dibantu gubernur apabila ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyusun program. Jadi, bukan dilepas dalam persaingan bebas,” pungkas Mawardi. (mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved