Panwas Klarifikasi Kadis dan Kabid di Aceh Timur

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Drs Kamarullah SKM dan Kabidnya dr Zulfikry, Kamis (24/11) memenuhi

Panwas Klarifikasi Kadis dan Kabid di Aceh Timur
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Drs Kamarullah SKM dan Kabidnya dr Zulfikry, menghadiri pemanggilan Panwaslih Aceh Timur, Kamis (24/11). Keduanya tiba di ruangan sentra Gakkumdu Panwaslih Aceh Timur pukul 13.45 WIB, untuk dimintai klarifikasi karena terlibat foto bersama dengan calon bupati petahana Hasballah alias Rocky dengan mengacungkan dua jari Senin (14/11). 

IDI - Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Drs Kamarullah SKM dan Kabidnya dr Zulfikry, Kamis (24/11) memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Timur. Mereka datang untuk dimintai klarifikasinya terkait foto bersama dengan bupati petahana Hasballah alias Rocky sambil mengacungkan dua jari.

Proses klarifikasi dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslih Aceh Timur, Zainal Abidin, didampingi Komisioner Panwaslih Divisi Sosialisasi dan Humas, Faisal Zakaria, serta staf Kesetretariatan Panwaslih Aceh Timur. “Hari ini kita klarifikasi dua orang dulu yakni kadis dan kabidnya. Jumat (25/11) kita klarifikasi lima orang lagi,” ungkap Ketua Panwaslih Zainal Abidin, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Kamis (24/11).

Zainal mengatakan, klarifikasi tersebut berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. Pihaknya mencecar sekitar 25 pertanyaan seputar kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam kegiatan gotong royong menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-52 yang ikut dihadiri oleh calon petahana yang sedang dalam masa cuti kampanye.

Pelanggaran ini, jelas Zainal, merupakan hasil temuan Panwaslih Aceh Timur pada tanggal 19 November 2016 yang lalu, dengan barang bukti foto tujuh orang oknum ASN dalam lingkup Dinas Kesehatan Aceh Timur yang berfoto bersama dengan calon bupati petahana Hasballah alias Rocky dengan mengacungkan dua jari Senin (14/11).

“Klarifikasi ini untuk memenuhi syarat materil dalam menangani proses dugaan temuan pelangaran pilkada sesuai dengan fungsi yang melekat pada panwaslih,” jelasnya.

Kemudian proses klarifikasi akan dibahas dalam rapat pleno untuk kemudian dijadikan rekomendasi yang memutuskan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur pelangaran Pilkada atau tidak. “Rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada lembaga terkait di Kabupaten Aceh Timur untuk memberikan kepastian hukum dan menjawab opini publik yang selama ini berkembang,” tambah Zainal Abidin.

Panwaslih, dipastikannya tidak akan tinggal diam dalam menangani semua laporan dan temuan menyangkut pelanggaran pilkada. “Semua temuan dan laporan kita proses dengan serius, siapapun yan bersalah akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved