Breaking News:

Aceh Barat Tetap Bahas Dana Otsus

DPRK dan Pemkab Aceh Barat menegaskan tetap merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten

Editor: hasyim
Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bersama Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasyim, meninjau pembangunan Balai Pertemuan Serbaguna Seribu Bukit yang dibangun dengan Dana Otsus APBK 2014, di Jalan Arul Batin No 3 Kompleks Perkantoran Pemda Gayo Lues, Kamis (4/9) 

* Tak Gubris Wacana Penarikan ke Provinsi

MEULABOH - DPRK dan Pemkab Aceh Barat menegaskan tetap merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2017 yang didalamnya juga termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) jatah kabupaten. Bahkan Aceh Barat tidak mengubris terhadap wacana provinsi yang akan menarik kembali penggelolaan dana Otsus sekitar 40 yang selama ini dikelola kabupaten.

“Kita tidak mau tahu, dana Otsus jatah Aceh Barat supaya tidak ditarik ke provinsi pengelolaannya,” kata Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE kepada Serambi kemarin. Ia menyebutkan dana Otsus jatah Aceh Barat sekitar Rp140 miliar. Menurutnya RAPBK 2017 saat ini hampir selesai dibahas dan segera disahkan, termasuk semua program yang dituangkan dalam APBK dan program dana Otsus kabupaten.

“Kita tidak mau gara-gara tidak jelas kabupaten yang dikorbankan. Kalau nanti jatah Aceh Barat dipotong dana Otsus tentu akan kita buat perhitungan,” katanya. Menurut Ramli SE penggelolaan dana Otsus sekitar 40 persen di kabupaten sudah tepat. Menurutnya program yang dilahirkan juga sudah tepat sasaran dan banyak yang rampung. Sebab, katanya, dengan jumlah dana yang besar tentu provinsi tidak akan mampu mengawasinya. Dia sebutkan kebijakan menarik kembali pengelolaan dana Otsus ke provinsi dinilai sebuah kemunduran dalam sektor pembangunan di Aceh.

Tak mampu mengelola
Ramli SE menyebutkan saat ini terdapat sejumlah proyek yang dikerjakan dengan dana Otsus yang pengelolaannya oleh provinsi beberapa tahun silam di Aceh Barat masih telantar dan tidak selesai sehingga masyarakat dirugikan. Dua contoh proyek dana Otsus senilai miliaran rupiah yakni perkebunan rakyat dan proyek kandang ayam. “Kita meminta Kejati Aceh mengusut proyek dana Otsus yang waktu itu masih dikelola penuh oleh provinsi,” katanya.

Ramli menjelaskan penggelolaan kembali dana Otsus oleh provinsi akan menambah persoalan baru. Sebab pihak provinsi dinilai tidak akan mampu mengelolanya. “Apalagi kalau diambil alih penggelolaan Otsus oleh provinsi akan semakin amburadul. Kita meminta DPRA dan Pemerintah Aceh lebih jeli dan tidak seenak saja dan jangan terkesan memikir urusan pribadi,” tegas Ramli SE.

Keputusan gegabah
Kekecewaan terhadap wacana menarik kembali penggelolaan dana Otsus dari kabupaten ke provinsi juga disuarakan anggota DPRK Aceh Jaya, Saudi. “Keputusan mengambil alih hingga 100 persen dana Otsus oleh provinsi merupakan keputusan gegabah dan tidak bertanggung jawab. Ini akan berdampak pada proses berbelit-belit dan lamban dalam pembangunan,” kata Saudi secara terpisah kemarin.

Ia meminta provinsi tidak mengobok-obok lagi jatah dana Otsus kabupaten kota yang selama ini telah baik mengelola demi pemerataan pembangunan. “Kita meminta hentikan kebijakan aneh tersebut. Kita juga meminta provinsi komit terhadap kebijakan yang sebelumnya,” katanya.(riz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved