MPD Dukung UN Dihapus

Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk tahun ajaran 2017 tidak hanya disambut gembira

MPD Dukung UN Dihapus
SHUTTERSTOCK

BANDA ACEH - Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk tahun ajaran 2017 tidak hanya disambut gembira oleh para siswa. Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Prof Dr H Warul Walidin AK MA juga mengapresiasi kebijakan tersebut.

“Ini kebijakan baik yang patut diapresiasi. Bahkan Finlandia saja yang terbaik pendidikannya di dunia, tidak mengenal ujian nasional,” ujar Prof Warul kepada Serambi Minggu (27/11).

Warul Walidin mengatakan, dengan penghentian sementara (moratorium) UN, maka keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membenahi pendidikan dari sisi capacity building, menghilangkan disparitas (jarak) SDM, sarana, pendanaan, dan pencapaian target kurikulum, dapat segera dipenuhi.

Menurutnya, semua sekolah memiliki target kurikulum yang sama, namun tidak setiap sekolah memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni serta sarana yang representatif. “Banyak hal yang perlu dibenahi, salah satunya percepatan akreditasi sekolah. Oleh karena itu, kami berharap dana UN yang cukup besar itu bisa segera dialihkan,” kata dia.

Disebutkan, dana penyelenggaraan UN Rp 500 miliar bisa dialihkan untuk peningkatan kompetensi pendidik yang intens dan berkelanjutan. “Rp 500 miliar itu cukup signifikan dalam menata kapasitas pendidikan. Kita bisa membenahi banyak hal di daerah,” ujarnya.

Prof Warul mengatakan, jika nanti evaluasi akhir ujian mutlak diserahkan ke daerah, pihaknya mengimbau pemerintah Aceh total dalam penyelenggaraan ujian itu. “Kita harus mampu tunjukkan penyelenggaraan ujian akhir oleh daerah lebih baik, jujur, berintegritas, dan bermartabat. Kita tunjukkan ujian tanpa kecurangan dan pelanggaran,” jelasnya.

Sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada gubernur dan DPRA terkait penyelenggaraan pendidikan, MPD Aceh siap memberikan prosedur dan langkah penyelenggaraan evaluasi oleh daerah. “Baik secara nasional maupun provinsi, pendidikan itu harus punya delapan standar. Hal itu sangat mungkin dilaksanakan di daerah, sebab guru di sekolah yang paling tahu kemampuan peserta didik,” kata Warul.

Adapun kedelapan standar pendidikan nasional sebutnya yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Prof Warul Walidin menambahkan, ada pihak yang berpendapat bahwa UN membuat guru dan siswa lebih siap. Namun menurutnya, UN tidak merepresentasikan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. “Perlu diingat, tidak semua mata pelajaran di UN-kan, contohnya pelajaran agama Islam. Yang diuji selama ini hanyalah kognitif, sedangkan pendidikan itu juga psikomotor, dan afektif,” jelas dia.

Guru besar ini menilai, kebijakan moratorium UN harus diikuti dengan alternatif evaluasi yang tepat. Menurut Warul, pemerintah harus memikirkan cara evaluasi siswa yang lebih jitu, bermartabat, dan berintegritas. “Bila pun nanti diadakan ujian nasional sebagai pemetaan, saya berharap jangan setiap tahun. Sebab selain membebankan pemerintah, juga menjadi momok bagi siswa,” tandasnya.

Terpisah, akademisi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala (MIPA Unsyiah), Dr ret nat Ilham Maulana SSi mengatakan, penghapusan Ujian Nasional (UN) Tahun 2017 merupakan langkah yang tepat untuk membenahi pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, UN merupakan sistem evaluasi pendidikan yang tidak adil karena dilaksanakan seragam dengan standar yang ditentukan pemerintah. “Proses belajar mengajar di setiap daerah, bahkan di setiap sekolah, itu berbeda. Sementara pemerintah menggunakan standar yang sama dalam mengevaluasinya, tentu ini tidak cukup adil,” katanya.

Ilham Maulana yang kerap memberikan seminar anti-UN di berbagai even itu menilai, wewenang penyelenggaran ujian sekolah alangkah lebih baik jika diberikan ke pemerintah daerah. “Bila wewenang tersebut diberikan ke daerah, tentu akan lebih bijak. Sebab pemerintah daerah lebih paham bagaimana sistem yang sudah diterapkan, jadi evaluasinya bisa disesuaikan,” jelas Ilham.

Menurutnya, UN boleh saja dilaksanakan secara nasional, namun hanya untuk mengevaluasi kualitas pendidikan daerah. “Sekedar untuk mengevaluasi daerah oke, tapi jangan dijadikan standar kelulusan. UN sebagai standar kelulusan cenderung memicu kecurangan di daerah,” ujarnya.

Ditanya apakah penghapusan UN akan membuat pendidikan di Aceh lebih baik, doktor lulusan Jerman ini mengatakan, minimal para siswa tidak berpikir lagi untuk curang di UN. “Menurut saya pendidikan bukanlah pengajaran. UN hanya menguji kompetensi pengajaran saja, bukan pendidikan,” kata Ilham, seraya menyebut saat ini banyak ditemukan orang terpelajar tapi tidak terdidik.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved