Opini

Ironi Pendidikan Tinggi

PENDIDIKAN tinggi yang dipercaya melahirkan insan cerdas, jujur, dan memiliki visi memperbaiki Indonesia

Ironi Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis XIII Wilayah Aceh, Prof Dr Jamaluddin MEd menyambut kedatangan Menristekdikti, Prof Dr Mohammad Nasir di Millenium Hotel Jakarta, Selasa (22/3) malam untuk membuka Rapar Koordinasi Pimpinan PTS Se-Aceh. Dalam rakor tersebut, menteri juga tampil sebagai pembicara kunci (keynote speaker). 

Oleh Apridar

PENDIDIKAN tinggi yang dipercaya melahirkan insan cerdas, jujur, dan memiliki visi memperbaiki Indonesia perlu ditata ulang. Kompleksitas masalah membekap sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS). Mulai dari kekurangan dosen, staf, laboratorium hingga sarana dan prasarana yang jauh dari kata memadai.

Data dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) menyebutkan, saat ini jumlah dosen di PTN hanya 5.350 orang (Kompas, 30/10/2016). Sementara jumlah dosen yang dibutuhkan 17.121 orang. Jumlah itu akan bertambah mengingat dalam empat tahun ke depan, sebanyak 10.000 dosen memasuki masa pensiun.

Sebaliknya, tahun ini, kabarnya pemerintah hanya mampu merekrut 1.500 dosen. Dari angka-angka ini saja, kita belum selesai pada persoalan mendasar dalam proses belajar-mengajar di perguruan tinggi. Esensi dari kegiatan belajar tersedianya dosen dan mahasiswa. Sebaliknya, saat ini, kampus terpaksa mengerutkan dahi untuk merekrut dosen honorer yang gajinya tak seberapa untuk menutupi kekurangan dosen tersebut.

Pada bagian lain, seluruh kampus terus menambah jumlah jurusan baik strata satu, strata dua hingga strata tiga. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat terhadap akses pendidikan tinggi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mampu berlari kencang menuju world class university (universitas bertaraf dunia), jika persoalan dasar belum menemukan formulasi mujarabnya?

Kesenjangan daerah
Bagian lain yang perlu dibenahi segera adalah menyelesaikan kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Melihat realitas sarana pendidikan tinggi khususnya luar Pulau Jawa, agak mustahil mengharapkan lahirnya generasi berdaya saing dan memiliki kemampuan setara dengan lulusan perguruan tinggi di Asia atau Eropa.

Lihatlah fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan ruang perkuliahan kampus berstatus negeri di luar Jawa. Umumnya, kampus itu memiliki perpustakaan dengan jumlah buku terbatas, laboratorium dengan peralatan ala kadar, serta ruang perkuliahan pengap dan miskin kursi. Jika ingin jujur, seluruh kampus yang dinegerikan pascareformasi tentu mengalami nasib ini.

Di sisi lain, pemerintah daerah beranggapan bahwa perguruan tinggi negeri menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sehingga, dana untuk perguruan tinggi negeri distop. Sebaliknya, berharap dana besar dari kementerian untuk membangun kampus, rasanya nyaris tidak mungkin. Dana super-terbatas hanya cukup membiayai kebutuhan rutin seperti gaji dosen, biaya operasional untuk air, listrik, telepon dan lain sebagainya.

Hal ini berdampak pada akreditasi institusi kampus, di mana hanya tiga kampus di luar Jawa, yakni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Negeri Andalas (Unand) Padang, dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yang memegang akreditasi A. Selebihnya bertahan pada akreditasi nilai B dan mayoritas masih C.

Kondisi perguruan tinggi swasta tak kalah tragis. Kampus swasta dari akademi sampai universitas, umumnya menyewa toko sebagai lokasi belajar. Jika pun ada yang memiliki gedung sendiri, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Soal fasilitas, seperti laboratorium dan perpustakaan, tentu kampus swasta lebih minimalis dibanding perguruan tinggi negeri. Kondisi itu memaksa manajemen kampus mencari sumber dana. Pertanyaannya, mampukah pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta melobi sumber dana lain itu?

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved